Banggar DPR: Wajar Danantara yang Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukan Pakai APBN

Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika penyelesaian utang proyek Whoosh menjadi tanggung jawab Danantara, bukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Menurut Said, proyek kereta cepat yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya merupakan kerja sama bisnis antar badan usaha (business to business), sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah.Karena itu, kata Said, tanggung jawab keuangan dan risiko proyek seharusnya tetap menjadi bagian dari badan usaha yang terlibat.Advertisement“Duduk soalnya begini, Whoosh ini awalnya business to business, setelah itu diambil alih oleh pemerintah. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China, tentu dari sisi modal dan utangnya, maka APBN yang nanggung,” ujar Said ketika diwawancara di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa .Namun, lanjut politikus PDI Perjuangan itu, posisi badan usaha milik negara (BUMN) saat ini sudah tidak lagi berada di bawah kendali langsung Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan.Dengan demikian, secara prinsip korporasi, Danantara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab finansial yang terkait dengan proyek KCIC.“Ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri, Danantara,” jelas Said.“Sesungguhnya makes sense saja, wajar saja menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk utangnya,” lanjutnya.Meski demikian, Said menyebut keputusan akhir terkait apakah utang KCIC akan dibebankan kepada APBN atau tidak, bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.“Bahwa di kemudian hari Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden kalau itu akan dibebankan utangnya kepada APBN yang harus menanggung, membayar utang KCIC,” kata Said.Menanggapi pertanyaan terkait kemampuan fiskal Indonesia jika harus menanggung utang tambahan, Said menyatakan bahwa kondisi fiskal nasional masih cukup kuat dan sehat.Namun ia menekankan, penggunaan cadangan anggaran negara harus tetap diarahkan untuk memperkuat sektor riil agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.“Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan anggarannya ada, tetapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor riil agar prioritasnya tetap terus meningkat,” jelasnya.


(prf/ega)