Income Masih Random, Kapan Sebenarnya Gen Z Wajib Bayar Pajak?

2026-02-02 08:41:21
Income Masih Random, Kapan Sebenarnya Gen Z Wajib Bayar Pajak?
JAKARTA, - Kalian sadar nggak, akhir-akhir ini timeline media sosial penuh dengan kampanye pajak yang menyasar anak muda?Mulai dari kreator yang masuk FYP TikTok sambil jelasin cara daftar NPWP, kampus-kampus yang mulai adain sosialiasi pajak, sampai ajakan halus dari pemerintah agar generasi Z mulai “melek pajak”?Di atas kertas, alasan pemerintah ini terdengar masuk akal.Tapi buat banyak Gen Z yang hidupnya masih di fase cari kerja, ngejar proyek freelance, atau magang dengan uang transport yang bahkan belum tentu cair, kampanye itu kadang terasa… kurang nyambung.Baca juga: Pedagang Thrifting Protes ke Menteri UMKM: Kami Juga Bayar PajakRasanya kayak diajak ikutan maraton padahal baru selesai jogging dua menit dan masih ngos-ngosan.Realita hidup anak muda hari ini nggak seindah gambaran financial freedom di TikTok.Menurut survei Populix, 74 persen Gen Z dan milenial menghabiskan uangnya hanya untuk bertahan hidup: makan, transportasi, bayar tagihan.Sisanya? Ada yang habis buat cicilan, kursus, bahkan langsung habis dalam sepekan.Selain itu, rasio pajak Indonesia turun menjadi 8,42 persen pada semester I 2025, lebih rendah dari tahun sebelumnya.Baca juga: Begini Cara Mudah Bayar Pajak Kendaraan Lewat Aplikasi SignalTidak heran pemerintah mulai menyasar generasi muda sebagai calon wajib pajak baru.Namun, apakah kampanye ini sudah mempertimbangkan concern mereka?Livia Denaya, mahasiswa yang bekerja sebagai freelancer, merasakan ritme hidup yang naik-turun ini.Pendapatannya sering tidak menentu, kadang aman, kadang mepet sekali.Ia bilang, “Pendapatan per bulannya naik turun… setengah cukup, setengah enggak.”Baca juga: 10 Negara Bebas Pajak Penghasilan pada 2025, Nikmati Hidup Tanpa Potongan PajakMaka wajar, ketika kampanye pajak muncul, ia langsung bingung. Hidupnya saja masih serba improvisasi.


(prf/ega)

Berita Lainnya

Berita Terpopuler

#3

Balai Gakkumhut Wilayah Jabalnusra telah melakukan penelusuran lapangan pada Minggu, 25 Oktober 2025. Titik yang diduga tambang ilegal berada di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, sekitar 11 km (±30 menit) dari Sirkuit Mandalika. Verifikasi awal menunjukkan tambang rakyat di APL ±4 hektare yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu.Ekspansi sawit memperlihatkan bentuk lain dari keyakinan berlebihan manusia. Sawit dijanjikan sebagai motor ekonomi baru tetapi kita jarang bertanya mengapa keberhasilan ekonomi harus selalu diukur dengan skala penguasaan lahan.Dengan mengganti keanekaragaman hutan menjadi monokultur sawit manusia sedang menghapus ingatan ekologis bumi. Kita menciptakan ruang yang tampak hijau tetapi sebenarnya mati secara biologis. Daun daun sawit yang tampak subur menutupi kenyataan bahwa di bawahnya berkurang kehidupan tanah yang dulu kaya mikroorganisme.Kita menggantikan keindahan struktur alam dengan pola bisnis yang mengabaikan kerumitan ekologis. Sebuah bentuk kesombongan manusia yang percaya bahwa alam akan selalu menyesuaikan diri tanpa batas.Tambang adalah babak lain dari cerita yang sama tetapi dengan luka yang lebih dalam. Kawasan tambang yang menganga seperti tubuh bumi yang dipaksa menyerahkan organ vitalnya bukan karena kebutuhan manusia tetapi karena ketamakan ekonomi. Kita menukar keindahan hutan tropis dengan bongkahan mineral yang akan habis dalam beberapa tahun.Kita merusak sungai yang mensuplai kehidupan masyarakat setempat demi bahan baku industri global. Namun politik pembangunan sering memandang aktivitas tambang sebagai harga yang wajar untuk kemajuan nasional. Dalam kenyataan sesungguhnya tambang meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa sepenuhnya pulih bahkan setelah beberapa generasi.Baca juga: Mengapa Perkebunan Sawit Merusak Lingkungan?Inilah ironi dari proyek kemajuan yang terlalu yakin pada dirinya sendiri. Ia lupa bahwa bumi memiliki daya dukung yang terbatas dan bahwa setiap luka ekologis akan kembali menghantam manusia. Jika kita melihat seluruh fenomena ini dengan lensa filsafat sains maka krisis lingkungan Indonesia bukan semata masalah teknis tetapi masalah epistemologis.Kita salah memahami posisi kita dalam alam. Kita bertindak seolah lebih tahu daripada alam sendiri. Kita percaya bahwa teknologi mampu mengatasi semua masalah padahal teknologi hanya memberikan solusi pada sebagian kecil dari apa yang kita rusak.

| 2026-02-02 08:07