Uskup Agung: Rangkaian Bencana Bawa Pesan Pertobatan Ekologis Nasional

2026-02-04 09:43:14
Uskup Agung: Rangkaian Bencana Bawa Pesan Pertobatan Ekologis Nasional
Jakarta - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyatakan bahwa rangkaian bencana alam yang terjadi di berbagai daerah menjadi lonceng peringatan bagi bangsa Indonesia, untuk melakukan pertobatan ekologis secara nasional. Dia menilai, bencana alam tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga erat kaitannya dengan perilaku manusia yang merusak lingkungan hidup.Konteks perayaan Natal 2025 pun tidak dapat lepas dari situasi bencana yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang mengalami dampak sangat besar usai dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Pertobatan ekologis harus dimaknai sebagai perubahan cara pandang dan gaya hidup manusia, agar lebih bertanggung jawab terhadap alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan.Advertisement“Kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana harus menjadi refleksi bersama tentang apa yang perlu dibenahi dalam cara kita memperlakukan alam,” tutur Suharyo di Gereja Katedral Jakarta, Kamis .Ia memaparkan, bahwa pertobatan ekologis tidak selalu diwujudkan melalui tindakan besar, namun dapat dimulai dari langkah-langkah kecil dan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pengurangan sampah, penggunaan sumber daya secara bijak, hingga kebiasaan hidup yang tidak berlebihan sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap lingkungan. 


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-04 09:01