Pendekatan Kolaboratif Jadi Kunci Sukses Program Strategis Nasional

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), wajib mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat.Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, Yahnu Wiguno Sanyoto menuturkan, arahan Mendagri bukan bentuk tekanan, melainkan penegasan tanggung jawab konstitusional kepala daerah. Yahnu menilai, arahan yang diberikan Mendagri memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam UU 23 Tahun 2014.“Secara yuridis, langkah Mendagri ini tepat karena berlandaskan regulasi yang berlaku,” tutur Yahnu.AdvertisementYahnu menjelaskan, pendekatan hukum memang perlu diterapkan untuk memastikan pelaksanaan PSN, namun pendekatan kolaboratif dan koordinatif tetap harus diutamakan agar semangat otonomi daerah tidak tereduksi.“Kepala daerah memang dipilih langsung oleh rakyat, tapi mereka tetap bagian dari sistem pemerintahan nasional,” jelas Yahnu.Yahnu menilai, arahan Tito Karnavian dalam Rakor di IPDN menunjukkan pendekatan moderat atau “jalan tengah”, sebagai upaya penyeimbang antara pelaksanaan kebijakan pusat dan penghormatan terhadap otonomi daerah. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan nasional berjalan seragam dan efektif tanpa mengabaikan kemandirian daerah, terutama di tengah dinamika kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).“Pendekatan seperti ini memastikan pembangunan nasional tetap berjalan sesuai arah presiden, namun tetap menghormati otonomi daerah yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Indonesia,” kata Yahnu.Arahan Mendagri Tito Karnavian turut menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak hanya menuntut, namun akan memberikan dukungan nyata kepada Pemda yang serius melaksanakan PSN. Pemda yang memiliki kinerja baik, tata kelola anggaran efisien, dan hasil nyata di lapangan akan memperoleh dukungan anggaran tambahan dari Kemendagri.Yahnu melihat hal tersebut menunjukkan Kemendagri tidak berniat menghukum daerah, melainkan membangun mekanisme kerja sama yang adil dan produktif.“Pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar kebijakan nasional dapat terlaksana tanpa mengorbankan esensi desentralisasi,” ucap Yahnu.Yahnu menekankan pentingnya mekanisme pembiayaan yang terarah, koordinasi lintas level pemerintahan, serta ruang konsultasi terbuka antara pusat dan daerah dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi PSN. Arahan Mendagri Tito Karnavian bukan menjadi peringatan, melainkan ajakan untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan merata.“Dengan pendekatan yang tegas namun kolaboratif, pelaksanaan Program Strategis Nasional diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” terang Yahnu. 


(prf/ega)