Kompolnas Dinilai Tidak Efektif, Tim Reformasi Polri Diminta Bentuk Pengawas Eksternal Independen

JAKARTA, - Tim Percepatan Reformasi Polri diminta membentuk badan pengawas eksternal Kepolisian yang independen. Pasalnya, keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini tidak efektif untuk mengawasi polisi.Usulan ini disampaikan oleh Manager Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen, dalam audiensi yang digelar Tim Percepatan Reformasi Polri bersama sejumlah aktivis lingkungan."Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian," ujar Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu .Diharapkan badan baru bentukan Tim Reformasi Polri ini dapat melakukan pengawasan baik untuk Kepolisian di tingkat pusat hingga daerah.Baca juga: Jimly Asshiddiqie Temui Zulhas dan Elite PAN, Bahas Amendemen dan Reformasi Polri"Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," lanjutnya.Poin lain yang disampaikan adalah meminta Tim Reformasi Polri merekomendasikan adanya kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan.Menurut Teo, masalah yang belakangan terjadi terkait represifitas atau tindakan koersif dan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat, khususnya pejuang lingkungan."Khususnya pejuang lingkungan dan juga di sektor sumber daya alam, adalah kecenderungan kemudian pihak-pihak satuan-satuan polisi yang ditugaskan pada akhirnya berpihak kepada perusahaan karena dia ditugaskan untuk mengamankan perusahaan," imbuh dia.Baca juga: FKUB Temui Komisi Reformasi Polri, Singgung Negara Tak Tegas soal Penolakan Rumah IbadahTim Reformasi Polri juga diminta dapat membuat polisi menghentikan segala penggunaan kekuatan berlebih dalam menanggapi konflik agraria atau lingkungan."Juga dalam menanggapi kemudian protes-protes masyarakat terkait dengan pencemaran ataupun polusi dan lain-lain terkait dengan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan," tuturnya.Sementara itu, Country Director Greenpeace untuk Indonesia Leonard Simanjuntak juga menyuarakan hal serupa.Ia menyebut, Komisi Nasional Indonesia (Kompolnas) bukan lembaga pengawas yang efektif."Kompolnas, jadi tadi kita sampaikan bahwa Kompolnas ini memang didesain sebenarnya bukan sebagai lembaga pengawas yang efektif untuk Polri," kata Leonard.Selain itu, anggota Kompolnas juga diisi oleh unsur Kepolisian. Menurutnya, rekomendasi dari Kompolnas selama ini juga sering dinilai lemah.Baca juga: 3 Bulan Kerja Komisi Reformasi Polri: Audiensi, Evaluasi, dan Revisi"Makanya kita dari waktu ke waktu melihat kelemahan dari rekomendasinya, kemudian belum lagi kepada komposisinya kan yang juga bahkan diisi oleh unsur-unsur kepolisian," jelasnya.Oleh karena itu, Leonard berharap usulan soal pembentukan badan pengawas baru yang efektif bisa dibahas oleh Tim Reformasi Polri secara mendalam."Sehingga yang kita sampaikan tentu harus dikaji dengan mendalam, tapi intinya adalah independensi dari sebuah lembaga pengawasan ke depannya sangat diperlukan. Jadi external supervision yang efektif, begitu," ucap dia.


(prf/ega)