Cerita Megawati Tulis Sendiri Daftar Logistik untuk Korban Bencana Sumatra, Sarung jadi Kebutuhan Penting

2026-01-12 16:49:30
Cerita Megawati Tulis Sendiri Daftar Logistik untuk Korban Bencana Sumatra, Sarung jadi Kebutuhan Penting
Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turun tangan mengatur kebutuhan korban bencana Sumatra. Daftar logistik yang dikirim ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat disusun sendiri.Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat melepas tim kemanusiaan PDI Perjuangan untuk diberangkatkan ke wilayah bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.Menurut Hasto, Megawati menuliskan langsung kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan darurat, terutama untuk perempuan dan balita.Advertisement"Ibu Mega beliau sampai membuat daftar kebutuhan ketika terjadi bencana basah, itu langsung oleh Ibu Mega karena wawasan beliau yang sangat luas membantu rakyat ketika menjadi wakil presiden, presiden, kemudian sebagai ketua umum partai," kata dia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin ."Maka di dalam mobil yang kita berangkatkan itu juga disertai dengan logistik termasuk kebutuhan untuk kaum perempuan dan anak-anak balita. Obat-obatan yang dibutuhkan dalam bencana basah itu ditulis langsung oleh Ibu Mega itu ada tulisan tangannya," sambung dia.Hasto menyinggung salah satu item penting yakni sarung. Megawati menekankan fungsi sarung sebagai alat pelindung darurat saat fasilitas toilet terbatas di lokasi bencana."Itu sampai diperagakan oleh Ibu Mega di rapat DPP tentang penggunaan sarung. Dan itu khusus dari pengalaman di lapangan," ujar dia.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-12 17:10