PDI-P Gelar Rakernas Januari 2026, Akan Bahas Kerusakan Lingkungan

2026-01-14 06:08:42
PDI-P Gelar Rakernas Januari 2026, Akan Bahas Kerusakan Lingkungan
JAKARTA, - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk kepengurusan periode 2025-2030 pada 10-12 Januari 2026.Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu isu yang bakal dibahas dalam forum tersebut adalah persoalan kerusakan ekologis karena menjadi pemicu berbagai bencana alam.“Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan 10 sampai 12 Januari yang akan datang,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Senin .Baca juga: PDI-P Minta Pemerintah Terima Bantuan Asing: Indonesia Juga Sering Bantu Negara LainHasto menuturkan, partainya banyak menerima masukan terkait pentingnya penetapan status bencana nasional atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.Menurut Hasto dan PDI-P, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi.“Ya kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.Baca juga: PDI-P Jateng Harus Langsung Terjun Ke Rakyat, Jika Ingin Pertahankan Kandang BantengOleh karena itu, Hasto menekankan bahwa PDI-P akan membahas isu moratorium dan perlindungan ekologi secara khusus dalam Rakernas mendatang.PDI-P juga berencana membentuk subkomisi yang fokus pada isu lingkungan hidup.“Ya di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan. Karena Ibu Mega juga telah diwawancarai secara luas, beliau juga bertemu dengan mantan Wakil Presiden Albert Arnold Gore Jr, Amerika Serikat tentang pentingnya menjaga kelestarian ini,” ungkap Hasto.Hasto pun kemudian menyinggung kembali masa pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.Baca juga: PDIP Kirim Puluhan Ambulans dan Nakes ke Daerah Terdampak Banjir SumateraKetika itu, Megawati dan PDI-P sepakat mendorong penerapan moratorium izin pemanfaatan hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem.“Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita. Maka kita lakukan dari hulu ke hilir,” tutur Hasto.Terlepas dari hal itu, PDI-P saat ini telah mengerahkan berbagai program kemanusiaan untuk membantu korban bencana.Baca juga: PDI-P Regenerasi Kepengurusan di Jateng, Pakar: Sekarang Eranya Anak MudaSejak awal Desember, relawan partai telah diterjunkan ke lokasi terdampak.“Pada tanggal 5 Desember itu dokter-dokter dari PDI Perjuangan sudah hadir ke lapangan membantu rakyat,” kata Hasto.Bantuan tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek karena PDI-P menyiapkan program pendampingan pemulihan korban bencana hingga satu tahun ke depan.Baca juga: Regenerasi Politik Muda Warnai Kepengurusan Baru PDI-P Jateng“Ini akan terus, dari arahan Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan merancang setidaknya satu tahun ya program yang digerakkan oleh partai melalui Baguna, melalui relawan kesehatan, termasuk bersama dengan dokter-dokter Diaspora untuk membantu rakyat tersebut sampai kepada pemulihannya,” ucap Hasto.Selain bantuan medis, PDI-P juga menyiapkan dukungan kesehatan mental bagi para korban bencana.“Nah hari ini kita juga terus, tim psikolog itu juga kami persiapkan nanti untuk dihadirkan untuk membantu rakyat. Trauma healing itu menjadi suatu hal yang penting juga untuk dilakukan,” kata Hasto.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-14 06:55