Yusril soal Pigai Ingin RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB: Keinginan Kita Bersama

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah keinginan bersama.Yusril mengatakan, pemerintah ingin mengambil peran di bidang HAM internasional.“Jadi, apa yang dicapai oleh Pak Natalius Pigai ya memang adalah keinginan kita bersama. Keinginan dari pemerintah Indonesia juga untuk memainkan peran yang semakin penting di dunia internasional, termasuk juga dalam bidang HAM ini,” kata Yusril, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu .Yusril mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB selama 6 periode.Baca juga: Bagaimana Nasib Kesejahteraan PNS jika Single Salary Diterapkan?Ia menilai, hal ini merupakan kemajuan untuk melakukan diplomasi internasional dalam menciptakan perdamaian dunia.“Dan sekaligus juga untuk menegaskan pendirian kita bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” ujar dia.Lebih lanjut, Yusril mengatakan bahwa pencalonan sebagai Presiden Dewan HAM PBB itu membutuhkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.“Mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Hukum, dan juga dua kementerian bidang politik dan keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” ucap dia.Baca juga: Ironi Beban Ganda Perempuan Indonesia, Bentuk Nyata Kesenjangan yang Dianggap NormalDilansir Tribunnews, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan ambisi besar Indonesia untuk memimpin pemajuan hak asasi manusia di tingkat global.Dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 yang digelar di Jakarta, Rabu malam, Pigai mengatakan Indonesia mengincar kursi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Kementerian HAM mengeklaim telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Bappenas untuk mengamankan posisi strategis tersebut.Baca juga: Mendagri Bakal Pantau Perkembangan Penetapan Upah Minimum Paling Lambat 24 DesemberMenurut dia, kepemimpinan Indonesia di level dunia diperlukan untuk memprakarsai kebijakan-kebijakan HAM yang selama ini belum terakomodasi dalam tatanan global.“Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Kalau kepemimpinan ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan mengubah tatanan dunia,” kata Pigai.


(prf/ega)