Jokowi Dukung Soeharto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

SOLO, - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya terhadap wacana pengusulan Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Jokowi menilai keduanya memiliki jasa besar bagi bangsa."Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Suharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara," jelas Jokowi, Kamis .Baca juga: Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan: Antara Jasa dan Luka Lama BangsaIa menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan terhadap sosok yang pernah memimpin Indonesia."Dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," ujarnya.Jokowi menegaskan pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku."Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa," katanya.Baca juga: 40 Calon Pahlawan Nasional Diajukan ke Fadli Zon, Ada Soeharto hingga Gus Dur"Saya kira kita menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gusdur bagi bangsa dan negara ini," lanjutnya.Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.Dua dari nama tersebut yakni Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).Nama-nama tersebut dinilai memenuhi syarat administratif dan historis untuk diajukan sebagai penerima gelar pahlawan nasional tahun 2025.Baca juga: Soal Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Fadli Zon: Itu Masukan, tapi Jasa-jasanya Luar BiasaMenteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional telah melewati berbagai tahapan panjang mulai dari tingkat daerah hingga pusat. “Karena memang sebelumnya harus diproses lewat kabupaten kota bersama masyarakat setempat, ahli sejarah, dan juga tentu ada bukti-bukti yang menyertai dari proses itu,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis .


(prf/ega)