Pemprov Kalteng Klaim Tak Ada ASN Komplain Soal Pemotongan TPP

PALANGKA RAYA, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengklaim belum ada komplain dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kabar rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen.Kebijakan ini disebut hanya bersifat sementara, tunjangan bisa kembali penuh jika kondisi keuangan daerah stabil.APBD Kalteng 2026 disepakati dan disahkan oleh DPRD Kalteng pada Rabu, 19 November 2025, dengan total nilai sekitar Rp 5,4 triliun untuk belanja daerah.Kondisi itu mengharuskan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kalteng, Herson B. Aden, mengungkapkan bahwa besaran TPP ASN diberikan berbeda-beda sesuai dengan kinerja ASN.Baca juga: Plt Sekda Kalteng Sebut Pemotongan TPP ASN Sebesar 30 Persen Bersifat Sementara, Sampai Kapan?Namun, secara umum kebijakan itu menyasar kepada ASN di semua golongan.“Karena sesuai dengan aturannya, pemda bisa memberikan TPP bagi ASN tergantung kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.Herson menjelaskan, kebijakan pemotongan TPP ASN harus diambil karena terjadi pengurangan anggaran.Namun demikian, kebijakan itu bisa dibatalkan jika kemudian kondisi keuangan daerah sudah mulai membaik.“Bisa, bisa diberikan kembali kalau keuangan daerah sudah membaik, mencukupi,” tuturnya.Baca juga: TPP ASN Dipotong 30 Persen, Plt Gubernur Riau: Mohon Maaf Para IstriSejauh ini, Herson menyebut belum ada ASN di lingkungan Pemprov Kalteng yang mengeluhkan atau mengajukan komplain terkait dengan kebijakan pemotongan tunjangan.“Memaklumi semua, enggak ada yang komplain, karena memang keadaannya demikian,” ujarnya.Pihaknya berharap pemerintah pusat bisa mengucurkan kembali dana transfer ke daerah Kalteng, sehingga kondisi APBD bisa kembali membaik.Herson menjelaskan bahwa pada kondisi saat inilah ASN harus berkorban demi kepentingan publik yang lebih besar.“Aparatur lah yang berkorban, publik jangan dikorbankan, karena aparatur kan sudah punya gaji dari negara, TPP itu kan cuman tambahan penghasilan,” tambahnya.


(prf/ega)