[HOAKS] Purbaya Informasikan Adanya Bansos Pemerintah pada Desember 2025

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar. - Sebuah video yang tersebar di media sosial mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginformasikan adanya bantuan sosial (bansos) pemerintah pada periode Desember 2025.Namun, setelah ditelusuri video itu merupakan konten hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Unggahan itu menyebarkan hoaks yang perlu diluruskan informasinya.Video Purbaya mengiformasikan bansos pemerintah salah satunya dibagikan akun Facebook ini.Video diberi keterangan sebagai berikut:DANA BANTUAN BANSOS RESMI DARI PEMERINTAHAkun Facebook Video Purbaya menginnformasikan bansos pemerintah pada Desember 2025. Saat dicermati, video itu tampak janggal. Gerakan bibir Purbaya tampak tidak sinkron dengan perkataannya.Di media sosial Purbaya juga tidak ditemukan video terkait bansos pemerintah pada Desember 2025.Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, video Purbaya menginformasikan bansos terdeteksi dihasikan AI dengan probabilitas mencapai 98,6 persen.Hive Moderation Hasil pemerikasaan Hive Moderation terhadap video Purbaya menginformasikan bansos pemerintah. Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto Purbaya di laman resmi Kementerian Keuangan ini.Foto itu adalah momen ketika Purbaya bersama jajarannya memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, pada 10 September 2025.Video rapat antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 bisa dilihat di kanal YouTube TVR PARLEMEN ini. Dalam rapat itu tidak ada  pernyataan Purbaya terkait bansos pemerintah. Video Purbaya mengiformasikan bansos pemerintah pada Desember 2025 merupakan konten hasil manipulasi.Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa video itu terdeteksi dihasilkan AI. Video itu memanipulasi foto Purbaya ketika Purbaya memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, pada 10 September 2025.


(prf/ega)