POPSI Wanti-wanti B50: Pungutan Ekspor Naik, Petani Sawit Terancam

2026-01-16 06:19:52
POPSI Wanti-wanti B50: Pungutan Ekspor Naik, Petani Sawit Terancam
JAKARTA, - Rencana pemerintah menaikkan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 menuai sorotan dari petani sawit.Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menekan petani dan merusak ekosistem sawit nasional jika dibarengi kenaikan pungutan ekspor (PE) pada 2026.Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai kebijakan biodiesel sejatinya dirancang sebagai instrumen stabilisasi pasar, bukan menjadi program yang terlalu dominan hingga membebani sektor hulu.Baca juga: POPSI: Kenaikan PE Sawit demi B50 Ancam Petani dan Ekosistem SawitDok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.Menurutnya, jika mandatori B50 dipaksakan sementara sumber pendanaan masih bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), maka petani sawit akan kembali menjadi pihak dirugikan."Karena itu mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru. Jika B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), maka yang akan dikorbankankan adalah petani sawit,’’ ujar Mansuetus Darto dalam keterangan tertulisnya, Selasa .Ia menjelaskan, kenaikan pungutan ekspor akan berdampak langsung pada daya saing sawit Indonesia di pasar global karena menambah harga ekspor, terutama komponen cost, insurance, and freight (CIF).Dampaknya tak berhenti di situ. Dana BPDP yang seharusnya dialokasikan untuk peremajaan sawit rakyat, peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia, hingga dukungan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terancam terpinggirkan.Baca juga: B50 Masuk Tahap Uji Jalan Desember 2025, ESDM Pakai 2 Jenis SolarSaat ini, pungutan ekspor sawit berada di kisaran 75 dollar AS hingga 95 dollar AS per ton, bergantung pada harga CPO internasional.Di sisi lain, harga biosolar berbasis sawit dinilai masih tinggi sehingga memerlukan dana BPDP untuk menutup selisih dengan harga solar impor.Dok. Pertamina Ilustrasi solar subsidiPOPSI mencatat, cadangan dana BPDP terus terkuras, sementara banyak program petani tersendat dan diperkirakan bisa habis pada pertengahan 2026.“POPSI mengingatkan bahwa dana BPDP sudah terkuras banyak, program untuk petani banyak tersendat dan akan habis pada pertengahan 2026. Pemerintah kemudian berancang-ancang menaikkan PE dan tentu akan berdampak langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat Petani,” paparnya.Baca juga: Rencana B50 dan Permintaan Malaysia Dorong Kenaikan Harga CPOBerdasarkan studi Serikat Petani Kelapa Sawit pada 2018, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 50 dollar AS per ton berkontribusi pada penurunan harga TBS sekitar Rp 435 per kilogram.Artinya, setiap tambahan beban pungutan akan langsung menggerus pendapatan petani sawit.Lebih jauh, POPSI memastikan petani tidak menolak program biodiesel. Namun mereka menuntut desain kebijakan yang lebih adil, realistis, dan berkelanjutan.Salah satu opsi yang diusulkan adalah subsidi biodiesel yang lebih terarah, khususnya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas subsidi maksimal sekitar Rp 4.000 per liter.Baca juga: Menteri Bahlil Pastikan Program Biodiesel B50 Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Sekali lagi melihatnya sekali mungkin tidak menjadi tantangan, tetapi melihatnya berkali-kali bisa mendistorsi pandangan anak tentang body image mereka sendiri, ujar Graham.Ada beberapa konten yang dibatasi oleh YouTube untuk dikonsumsi pra-remaja dan remaja secara berulang, salah satunya konten dengan topik yang membahas tentang perbandingan ciri fisik seseorang.Kemudian topik yang mengidealkan beberapa tipe fisik, mengidealkan tingkat kebugaran atau berat badan tertentu, serta menampilkan agresi sosial seperti perkelahian tanpa kontak dan intimidasi.Selanjutnya adalah topik yang menggambarkan remaja sebagai sosok yang kejam dan jahat, atau mendorong remaja untuk mengejek orang lain,menggambarkan kenakalan atau perilaku negatif, dan nasihat keuangan yang tidak realistis atau buruk.Inilah mengapa YouTube bekerja sama dengan pemerintah dan para ahli, dalam hal ini Kemenkomdigi RI, psikolog, dan psikiater.Mereka adalah para panutan yang telah benar-benar mendorong kemajuan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan informasi seputar kesehatan mental, ucap Graham.Kompas.com / Nabilla Ramadhian Tampilan fitur Teen Mental Health Shelf di YouTube.Berkaitan dengan kolaborasi tersebut, Graham mengumumkan bahwa pihaknya meluncurkan fitur Teen Mental Health Shelf, yang dirancang khusus untuk membantu menjaga kesehatan mental remaja.Baca juga: Ribuan Iklan Rokok Serbu Youtube, Ruang Anak TerancamIni untuk para remaja di Indonesia yang akan menggunakan platform kami untuk mencari topik-topik sensitif seperti depresi, kecemasan, atau perundungan, jelas Graham.

| 2026-01-16 05:46