Menimbang Peluang Proyek Ambisius Kereta Lintas 3 Negara Menuju IKN

2026-02-05 07:53:58
Menimbang Peluang Proyek Ambisius Kereta Lintas 3 Negara Menuju IKN
NUSANTARA, - Wacana konektivitas infrastruktur di Borneo, atau Pulau Kalimantan, memasuki babak paling ambisius dengan munculnya proposal pembangunan jaringan kereta yang menghubungkan tiga negara, Brunei, Malaysia, dan Indonesia.Proposal yang digulirkan oleh Menteri Transportasi Sarawak dan sebelumnya oleh perusahaan swasta Brunei, BrunEnergy, menawarkan janji konektivitas regional yang tak tertandingi.Namun, di balik janji tersebut, tersembunyi tantangan geografis, finansial, dan birokrasi yang kompleks di pihak Indonesia.Baca juga: Basuki Optimistis Istana Wapres di IKN Tuntas Akhir Desember 2025Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyoroti bahwa realisasi proyek ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan domestik yang selama ini mengganjal pembangunan infrastruktur besar di luar Pulau Jawa."Sudah menjadi rahasia publik, pembangunan infrastruktur konektivitas di luar Pulau Jawa penuh dengan tantangan, tidak hanya soal dana, juga faktor geografis, dan kemauan kuat pemerintah," ujar Djoko kepada Kompas.com, Senin .Inisiatif pembangunan infrastruktur konektivitas berbasis rel ini dipicu oleh kesadaran bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai Ibu Kota baru harus memiliki aksesibilitas regional yang kuat.Menteri Transportasi Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, mengajukan proposal jaringan rel yang akan menyambungkan wilayahnya ke jantung IKN.Sebelumnya, perusahaan swasta Brunei, BrunEnergy, juga menunjukkan minat terhadap pembangunan ini, menunjukkan adanya kepentingan bisnis lintas batas yang kuat.Baca juga: Perang Lawan Mafia dan Sapu Bersih IKN, Otorita Siapkan Renstra 2026Kedua rencana ini, menurut Djoko, sangat mungkin untuk diintegrasikan, bahkan mendorong pihak Brunei dan Malaysia untuk bertindak sebagai investor utama."Mereka memiliki kepentingan nyata dalam membuka akses ke pusat administrasi dan ekonomi baru Indonesia, IKN," cetus Djoko.Djoko juga menekankan, tantangan terbesar bagi proyek kereta lintas negara ini justru berada di sisi Indonesia, terutama di Kalimantan.Pertama, adalah jarak yang ekstrem. Dari perbatasan Malaysia (Sarawak) menuju IKN, jarak tempuh diperkirakan lebih dari 1.700 kilometer, dihitung dari titik terjauh. Sementara dari Brunei ke IKN mencapai lebih dari 2.600 kilometer.Kedua, kondisi geografis sulit, di mana jalur yang akan dilewati bukan jalan biasa. Kawasan tersebut masih didominasi hutan lindung, perbukitan berbatu, dan jalur perbatasan yang sulit seperti di sekitar Malinau, di mana terdapat jurang yang memerlukan biaya konstruksi luar biasa besar.Baca juga: Komisi XI DPR RI Restui Penuh Kelanjutan Pembangunan IKN Djoko membandingkan kesulitan ini dengan proyek rel yang lebih pendek di Indonesia, "Bangun rel kereta di Aceh saja yang cuma 60 kilometer, enggak beres-beres, apalagi yang dari utara Borneo ke IKN yang ribuan kilometer itu".Ia juga menyoroti lambatnya realisasi kereta api yang menghubungkan Bandara Sepinggan di Balikpapan ke IKN, sebuah jalur yang hanya 60 kilometer dan desainnya sudah matang.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-05 06:17