JK Kritik Industri Nikel Dikuasai Asing, Dampak Lingkungan Ditanggung Negara

MAKASSAR, - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan hilirisasi yang belum sepenuhnya memberi manfaat bagi rakyat.Ia mengatakan, sebagian besar industri pengolahan nikel justru dikuasai pihak asing, sementara dampak lingkungan dan kerugian fiskal ditanggung negara.“Pertumbuhan ekonomi memang terlihat tinggi di daerah tambang, tetapi itu bukan untuk rakyat. Pajaknya minim, lingkungannya rusak, dan keuntungannya lebih banyak dibawa keluar,” ujar JK saat menyampaikan keynote speech dalam acara Sarasehan Ekonomi di Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin .Baca juga: 100 Delegasi Pesantren Gelar Bahtsul Masail di Tebuireng, Soroti Kebijakan Hilirisasi SDAMenurut dia, Indonesia perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada industri manufaktur, pendidikan vokasi, dan pelatihan kerja.Selain itu, juga reformasi hukum agar lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan.“Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” katanya.JK menyoroti tantangan struktural ekonomi Indonesia yang masih terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) serta ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.Baca juga: Kemenperin Setop Insentif Impor EV CBU Demi Genjot Hilirisasi Nikel Menurutnya, Indonesia saat ini merupakan negara dengan pendapatan menengah sekitar USD 5.000–15.000 per kapita.Sehingga ia menegaskan untuk mencapai target Indonesia Emas, pendapatan nasional harus meningkat hingga empat kali lipat agar dapat masuk kategori negara berpendapatan tinggi.“Kalau kita ingin Indonesia Emas, maka pendapatan per kapita harus di atas USD 15.000. Artinya ekonomi kita harus naik sekitar empat kali lipat dari sekarang,” Terhambatnya pendapatan tersebut disebabkan oleh kesalahan kebijakan ekonomi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu menilai bahwa insentif fiskal seperti tax holiday justru lebih banyak diberikan kepada sektor pertambangan, bukan kepada sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi.“Kesalahan terbesar kita adalah memberikan insentif besar kepada sektor sumber daya alam, seperti nikel dan batu bara. Padahal seharusnya insentif itu diberikan ke sektor manufaktur,” tegasnya.Baca juga: Guyon Pramono ke JK: Pernah Hampir Dampingi Megawati Jadi Wakil PresidenMenurutnya, lemahnya kepastian hukum dan perubahan regulasi yang sering terjadi membuat investor enggan untuk menanam modal di Indonesia.Lebih lanjut, ia menyinggung lambatnya ekonomi domestik yang dilihat dari daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran terselubung, dan tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap pasar kerja.“Sekarang 25 persen pengemudi ojek online itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ungkapnya.


(prf/ega)