Fadli Zon Lapor 49 Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional ke Prabowo, 24 Jadi Prioritas

JAKARTA, - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 49 tokoh yang diusulkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional.Dari jumlah tersebut, 24 nama masuk dalam daftar prioritas.Fadli Zon melapor kepada Prabow dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu ."Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi, totalnya ada 49 nama," kata Fadli Zon, usai bertemu Prabowo, Rabu.Baca juga: Fadli Zon Menghadap Prabowo, Mau Bahas Usulan Pahlawan Nasional? "Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas," imbuh dia.Ia menyampaikan, 24 nama prioritas itu akan diseleksi terlebih dahulu oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan yang diketuai olehnya, setelah dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos).Nama-nama itu kemudian akan disampaikan kepada Presiden Prabowo."Ya, tentu akan diseleksi lagi. Termasuk oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden," ucap Fadli.Fadli memastikan, nama-nama yang diusulkan sudah memenuhi syarat.Seluruhnya memiliki perjuangan yang jelas.Begitu juga dengan latar belakang, riwayat hidup, dan riwayat perjuangannya yang sudah diuji secara akademik serta secara ilmiah secara berlapis-lapis.Baca juga: Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach Diputus Bersalah, Adies Kadir-Uya Kuya TidakBahkan, nama Presiden ke-2 Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali."Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat," tutur Fadli.Ia menyatakan, proses pengusulan nama-nama tersebut dimulai dari tingkat terkecil di kabupaten/kota.Berbagai peneliti dan pakar dari berbagai latar belakang mengusulkan kepada kabupaten/kota masing-masing untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi, hingga akhirnya diberikan kepada pemerintah pusat.


(prf/ega)