Kukuhkan Peran Global, Bahasa Indonesia Perdana Digunakan di Sidang Umum UNESCO ke-43

- Bahasa Indonesia untuk pertama kalinya digunakan secara resmi dalam forum tertinggi UNESCO. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan Pernyataan Nasional pada Sidang Umum UNESCO ke-43 di Samarkand, Uzbekistan pada Selasa . Ia membuka pidato dalam bahasa Inggris dan melanjutkannya dalam bahasa Indonesia.Momen ini menandai penerapan keputusan Sidang Umum UNESCO ke-42 di Paris yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10 organisasi tersebut. Baca juga: Hari Ini, 9.636 Lembaga Pendidikan Islam Gelar TKA secara SerentakUNESCO kini menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, pidato Sidang Umum, serta catatan, konstitusi, dan arsip organisasi. Penetapan ini memperluas fungsi bahasa Indonesia dari tingkat nasional ke kancah internasional.UNESCO juga mengabadikan bahasa Indonesia di dinding batu Tolerance Square di Markas Besar UNESCO di Paris bersama sembilan bahasa dunia lainnya. Langkah tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi budaya global dan meningkatkan minat penutur asing di lebih dari 54 negara untuk mempelajarinya.Penggunaan bahasa Indonesia di forum global ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap kontribusi Indonesia dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.Sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Nusantara, Abdul Mu'ti membuka dan menutup pidatonya dengan pantun.Sebagai informasi, pantun merupakan tradisi lisan Indonesia dan Malaysia yan telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda sejak 2020.Baca juga: UNESCO Tambah 26 Situs Warisan Dunia Baru, di Mana Saja?Dalam Sidang Umum yang digelar di tengah krisis iklim dan kesenjangan pendidikan global, Abdul Mu'ti menegaskan kembali pentingnya peran UNESCO sebagai penuntun moral dan kompas etika dunia. Ia menyampaikan bahwa Indonesia terus berkontribusi nyata dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan."Indonesia menyerukan pemulihan penuh fasilitas pendidikan dan kebudayaan sebagai pertaruhan martabat kemanusiaan," bunyi keterangan dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Rabu . Selain itu Indonesia juga menegaskan perlindungan tanpa syarat terhadap hak-hak manusia di wilayah konflik. 


(prf/ega)