Komurudin Watubun Minta Kepala Daerah dari PDI-P Tolak Rencana Lahan Sawit di Papua

JAYAPURA, - Rencana Presiden Prabowo Subianto membuka lahan sawit di Papua direspon Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.Kepada wartawan di Kota Jayapura, Komarudin mengatakan, pemerintah harus belajar dari bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh.Pasalnya bencana yang tejadi di Sumatera dan Aceh karena penebangan pohon yang masif terjadi."Saya ingat waktu Presiden ke Aceh beliau sampaikan untuk jaga lingkungan, jangan tebang-tebang pohon sembarang."Baca juga: Tegas, Yunus Wonda Tolak Ekspansi Sawit di Jayapura demi Masyarakat Adat"Kalau kita ikut instruksi itu, maka logikanya tidak boleh tebang pohon, nah kalau di Sumatera dan Aceh tidak boleh tebang pohon, maka Papua juga tidak boleh tebang pohon," katanya."Kita harus belajar dari Aceh dan Sumatera bahwa salah satu penyebab banjir dan longsor adalah karena penebangan pohon karena kelapa sawit tidak punya akar yang kuat menahan air dan sangat rawan terjadi longsor," sambungnya.Komarudin mengatakan, pihaknya tidak melarang investasi tapi harus dipikirkan dengan matang rencana perluasan lahan sawit di Papua.Pasalnya masyarakat Papua sedikit, sehingga jangan membuat proyek yang membuat mereka punah dari atas tanah mereka sendiri."Kita bisa lihat pengalaman sejarah orde baru itu pembabatan hutan dilakukan secara masif, pohon yang tumbuh sebelum Indonesia merdeka ditebang habis atas nama investasi, akibatnya hutan kita hancur," ujarnya.Baca juga: Presiden Ingin Papua Ditanami Sawit, Senator Wamafma: Investasi di Papua Belum Sejahterakan RakyatMenurutnya, rencana perluasan lahan sawit di Papua harus dipikirkan secara matang terkait dampak lingkungan dan dampak kepada masyarakat pemilik hal ulayat."Jadi saya kira harus berpikir matang tentang perluasan lahan sawit di Tanah Papua. Terutama masyarakat adat dan pemerintah daerah hati-hati dalam memberikan izin untuk perluasan kelapa sawit," katanya.Anggota DPR RI dari Dapil Papua Tengah itu meminta pemerintah daerah dan masyarakat belajar dari pengalaman pembukaan lahan sawit di Kabupaten Keerom yang tidak pernah memberikan dampak bagi masyarakat pemilik hak ulayat."Belajar dari pengalaman pembukaan kelapa sawit di Arso (Kabupaten Keerom), berapa banyak orang asli Papua yang hidup lebih baik karena perluasan lahan sawit? Itu tidak ada. Jadi memang tidak ada manfaat kelapa sawit buat masyarakat asli Papua," bebernya.Untuk itu, kata Komarudin, dirinya sudah mengingatkan kepada kepala daerah di Papua yang berasal dari PDI Perjuangan untuk menolak perluasan lahan sawit di Tanah Papua.Baca juga: Menanam Sawit di Papua: Risiko Ekologi dan Pelajaran dari Sumatera"Jadi kepala daerah dari PDI-P di Papua tidak boleh memberikan izin untuk perluasan lahan sawit. Karena kalau buka lahan sawit maka akan merusak alam dan ratusan ribu hektare hutan akan hilang," ujarnya."Untuk kepala daerah ingat bahwa jabatan kamu paling lama 10 tahun, tapi ketika kamu salah memberikan izin maka kamu akan mendatangkan penderitaan bagi masyarakat Papua puluhan tahun bahkan seumur hidup," tambahnya.Komarudin meminta kepala daerah membantu masyarakat menolak rencana perluasan lahan sawit di Papua."Oleh karena itu teman-teman kepala daerah dari PDI-Perjuangan kamu harus ada di belakang masyarakat adat untuk menolak kelapa sawit yang tidak membawa keuntungan," tukasnya.


(prf/ega)