Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah saat Banjir: Kalau Mau Lari, Copot Saja

– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sindiran keras kepada kepala daerah yang dinilai tidak siap bekerja dalam situasi darurat, terutama ketika wilayahnya dilanda bencana.Sindiran itu disampaikan ketika isu keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke Tanah Suci untuk umrah tanpa izin tengah menjadi sorotan publik.Prabowo awalnya mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam rapat penanganan banjir di Banda Aceh, Minggu .Namun, ia menegaskan bahwa para bupati dipilih untuk menghadapi kondisi sulit, bukan justru meninggalkan tanggung jawab.“Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.Baca juga: Peringatan Prabowo: Jangan Ada yang Gunakan Bencana untuk Memperkaya DiriPrabowo kemudian menyinggung langsung soal pemimpin daerah yang meninggalkan wilayah saat bencana.“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” ujar Prabowo.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir di rapat itu menjawab, “Bisa, Pak.”Prabowo melanjutkan bahwa tindakan meninggalkan rakyat di saat genting, bila dilakukan oleh militer, disebut desersi dan tidak dapat ditoleransi.“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” tegas Prabowo, disambut senyum para bupati yang hadir.Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung kepala daerah yang benar-benar bekerja di lapangan.“Pokoknya kita dukung terus,” ujarnya.Baca juga: Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu DesersiANTARA/Risky Hardian Saputra Bupati Aceh Selatan Mirwan. Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan publik setelah diketahui pergi umrah saat wilayahnya masih dilanda banjir. Mirwan disebut berangkat tanpa izin resmi dari pemerintah pusat.“Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah)," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Kompas.com, Jumat .Bima menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya menyesuaikan rencana ibadah dengan kondisi yang sedang darurat.


(prf/ega)