Akademisi Itera Soroti Kegagalan Perspektif dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional Way Kambas

LAMPUNG, - Akademisi Institut Teknologi Sumatera (Itera) Lampung menilai pengelola Taman Nasional Way Kambas (TNWK) mengalami kegagalan perspektif atas rencana perubahan zonasi kawasan hutan tersebut.Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Itera Lampung, IB Ilham Malik mengatakan, perubahan pemanfaatan ruang seperti ini harus didasari pada visi pengembangan kawasan dan fenomena perubahan lingkungan yang ada di dalam kawasan. "Taman nasional harus mendapatkan perhatian lebih dari kita semua. Semakin banyak kawasan inti dan hutan rimba akan semakin baik bagi lingkungan di dalam kawasan maupun di luar kawasan taman nasional," kata Ilham dalam wawancara tertulis, Rabu .Baca juga: Alasan Perubahan Zona Inti TN Way Kambas Jadi Zona Pemanfaatan, Kondisi Lapangan Alami PerubahanSemakin baik kondisi hutan yang ada di dalamnya maka akan semakin berdampak positif pula bagi kegiatan perlindungan lingkungan di dalam kawasan maupun di luar kawasan.  Jika memang ditemukan ada kerusakan lingkungan di dalam taman nasional maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan perlindungan terhadap ekosistem yang ada dan mencegah adanya aktivitas apa pun yang dilakukan oleh manusia di dalam kawasan taman nasional tersebut. Dia menambahkan, kegagalan pikir yang selama ini terjadi adalah ketika ada okupasi kegiatan ke dalam taman nasional."Maka di dalam pengaturan tata ruang berikutnya malah diubah menjadi kawasan budi daya atau kegiatan. Bukannya ditetapkan sebagai kawasan lindung prioritas," kata dia.Baca juga: Aktivis Tolak 32 Ribu Hektar Zona Inti Way Kambas Dijadikan Zona PemanfaatanJadi terkait dengan adanya rencana untuk mengubah fungsi ruang kegiatan di dalam taman nasional ini maka bisa katakan bahwa rencana perubahan ini menunjukkan adanya kegagalan di dalam membaca fungsi ruang secara substansial. Meskipun lembaga yang mengatur atau yang merencanakan ini memiliki alasan teknis.Tetapi dalam sudut pandang konseptual ini menunjukkan adanya kesalahan dalam perspektif melihat fenomena perubahan ruang di dalam kawasan taman nasional. "Seharusnya pengelola kawasan semakin memperketat pemanfaatan lahan di dalam kawasan taman nasional," ujarnya.Artinya semuanya harus dibuat menjadi kawasan inti dan hutan rimba. Sebab prinsip di dalam pengembangan taman nasional adalah menjadikan ini sebagai kawasan lindung yang komprehensif. Baca juga: TN Way Kambas Sambut Kelahiran Bayi Gajah Betina, Berat 64 KilogramKegiatan di dalam kawasan lindung seperti perlindungan hewan yang hampir punah seperti gajah dan juga bada masih diperbolehkan karena memang dalam rangka untuk melakukan perlindungan pada hutan dan satwa yang ada di dalamnya. Sehingga, ketika ada rencana untuk menjadikan sebagian kawasan di dalamnya kegiatan yang tidak relevan dengan fungsi kawasan lindung, maka tentu saja akan menimbulkan polemik dan penolakan. "Walaupun sering kali diniatkan untuk optimalisasi perlindungan namun dalam kenyataannya tidak seperti itu," kata dia.Ilham mengatakan, masyarakat bisa melihat ketika kawasan ini menjadi kawasan taman nasional dan kawasan lindung dengan kegiatan terbatas saja terjadi okupasi atas hutan yang pengancam keselamatan dan keberlangsungan lingkungan.Baca juga: Harapan Baru Konservasi: Trio Anak Harimau Sumatera Terpotret di Way Kambas"Apalagi jika ada perubahan fungsi ruang seperti yang diusulkan oleh pengelola pada saat ini. Saya kira apa yang direncanakan ini untuk sementara harus ditolak dan perlu dikaji ulang secara komprehensif dan visioner," katanya.Diberitakan sebelumnya, Lebih dari 32.000 hektar zona inti Taman Nasional Way Kambas (TNWK) direncanakan bakal diubah statusnya menjadi zona pemanfaatan.Rencana ini ditentang sejumlah aktivis yang menilai perubahan itu bakal memberikan dampak buruk yang mengancam ekosistem dan perlindungan terhadap satwa endemik di TNWK.


(prf/ega)