17.500 Guru di Wilayah Bencana Bakal Dapat Insentif Rp 2 Juta

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal menyalurkan insentif khusus Rp 2 juta per orang bagi guru di wilayah terdampak bencana.Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di tengah kondisi darurat, sekaligus memberikan apresiasi atas pengabdian para guru."Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak," katanya di Jakarta pada Rabu , dilansir dari Antara.Baca juga: Pemerintah Siapkan Belasan Triliun Untuk Selesaikan Persoalan Guru Keagamaan Tahun 2026Ia mengungkapkan, sekitar 17.500 guru telah ditetapkan sebagai penerima insentif khusus.Bantuan sebesar Rp 2 juta per guru itu diberikan untuk membantu meringankan tekanan ekonomi akibat bencana serta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi tenaga pendidik yang tetap menjalankan tugasnya.Selain dukungan langsung kepada guru, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan keuangan sektor pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku guna mempercepat pemulihan layanan pendidikan di sekolah-sekolah terdampak bencana.Dana tersebut dialokasikan untuk menopang operasional pendidikan darurat, perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran, serta pemenuhan berbagai kebutuhan mendesak lainnya menyesuaikan kondisi di lapangan.Sementara itu, bantuan non-tunai turut disalurkan dalam bentuk 2.873 unit ruang kelas darurat untuk menunjang proses belajar sementara.Baca juga: Pekan Ketiga Pascabanjir, Layanan Publik dan Sekolah di Aceh Utara Masih LumpuhSelain itu, terdapat 141.335 paket perlengkapan belajar siswa yang mencakup buku, alat tulis, tas, seragam, hingga sepatu, serta 16.239 paket perlengkapan keluarga bagi warga satuan pendidikan.Penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat dan pengungsian di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor.Seluruh rangkaian program tersebut dijalankan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta para pemangku kepentingan terkait.Kemendikdasmen juga terus melakukan pembaruan dan verifikasi data secara berkala, mengingat masih adanya wilayah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan akses dan jaringan, terutama di sejumlah daerah di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.


(prf/ega)