Pilu Warga Aceh Tengah karena Banjir dan Longsor: Listrik Mati, Sembako Sulit dan Mahal

2026-01-14 00:22:13
Pilu Warga Aceh Tengah karena Banjir dan Longsor: Listrik Mati, Sembako Sulit dan Mahal
ACEH TENGAH, - Warga korban terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, hingga kini masih dalam kondisi memprihatinkan.Salah seorang warga Takengon, Aceh Tengah, Yayan, mengungkapkan bahwa masyarakat di sana kini sedang dalam serba kesulitan.Tidak hanya korban, warga yang tidak terdampak juga mulai kekurangan logistik."Kondisi kami di sini jaringan internet tidak ada, listrik mati, BBM juga tidak ada. Jalan putus sehingga mobil yang membawa sembako juga tidak ada yang masuk," keluhnya saat diwawancarai Kompas.com, Selasa .Baca juga: Drama Penyelamatan di Aceh Tengah: Aktivis Lingkungan Tempuh Perjalanan 2 Hari 3 MalamYayan mengaku, warga Aceh Tengah, khususnya pengungsi, mulai panik lantaran mereka kekurangan stok makanan.Bantuan logistik yang masuk masih sangat minim sehingga belum merata."Keperluan mendesak kayak sembako, beras, dan minyak. Obat-obatan, kebutuhan untuk anak-anak serta lansia," ujarnya.Selain itu, menurut Yayan, stok sembako yang kini masih tersedia di pasar-pasar Kota Takengon harganya mulai mahal."Di sini beras kalau ada pun harganya dimahalin. Untuk BBM di SPBU dibatasi, kalau motor cuma isi Rp 20 ribu, dan mobil Rp 100 ribu," katanya.Baca juga: Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga"Takengon 70 persen pembangunannya (rumah) hancur. Paling banyak di pinggiran Danau Lut Tawar, kampung-kampung di sana rata terkena," tuturnya.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-13 23:41