Groundbreaking Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Cak Imin Sentil Pemimpin "Gegeran"

SIDOARJO, - Menteri Koordinator Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyinggung soal pemimpin gegeran (berkonflik).Hal itu disampaikan saat berpidato dalam agenda groundbreaking Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Kamis .Mulanya, Muhaimin mendoakan agar para santri Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan dan perbaikan di masa depan.“Pemimpin-pemimpin perubahan itulah yang ditunggu oleh umat, pemimpin yang memiliki visi masa depan yang tepat,” kata Muhaimin.Lebih lanjut, Muhaimin menyinggung, pemimpin yang berkonflik merupakan pemimpin masa lalu sehingga harus diganti dengan pemimpin baru.Baca juga: Setelah Ambruk, Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Mulai Dibangun Ulang, Pakai APBN Rp 125 Miliar“Kalau ada pemimpin yang geger-gegeran itu pemimpin masa lama. Nggih nopo nggih? Nggih. Kalau pemimpin kok geger-gegeran itu berarti masa lama.""Harus diganti oleh santri-santri yang memiliki masa depan seperti yang ada di sini,” ucapnya.Ia menambahkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) tersebut mengaku berani berkata demikian karena pernah mengalami konflik dalam masa kepemimpinan.“Saya wani ngomong ngene soale yo wis tau gegeran juga. Wis kapok gegeran. (Saya berani ngomong begini karena sudah pernah berkonflik juga. Sudah kapok berkonflik),” terang dia.Tetapi, menurut dia, pihak berkonflik tetap mengulangi masalah yang sama meski sudah berpengalaman“Wis pengalaman gak belajar-belajar malah diulangi neh. Aku gak cerita sopo maksude, wes eroh (Aku gak cerita siapa maksudnya, sudah tahu),” cetus dia.Baca juga: Pengasuh Ponpes Al Khoziny: Musibah Kami Tidak Ada Apa-apanya dari Bencana SumateraMeski tak menyebutkan nama, diketahui internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah memanas. Bermula dari terbitnya dokumen risalah rapat harian Syuriah PBNU 20 November 2025.Forum tersebut meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatannya karena dianggap berkaitan dengan jaringan zionisme internasional dan melanggar tata kelola keuangan PBNU.


(prf/ega)