Fahri Hamzah: Perlu Ada Lembaga Atur Percepatan Pembangunan Hunian Sosial

2026-01-14 18:42:57
Fahri Hamzah: Perlu Ada Lembaga Atur Percepatan Pembangunan Hunian Sosial
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bicara perlunya lembaga untuk mengatur percepatan pembangunan hunian berbasis sosial. Ia menyebut lembaga tersebut khusus mengatur mekanisme secara teknis terkait akselerasi pembangunan perumahan."Ya, kebetulan ini ada beberapa kali beliau nitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).Lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat mengambil alih urusan pertanahan dan pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penghunian serta manajemen hunian. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong percepatan pembangunan hunian sosial secara masif yang sejalan arahan Presiden."Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran," kata Fahri.Fahri akan berkoordinasi lebih lanjut terkait pembentukan lembaga tersebut. Ia akan bertemu dengan MenPAN-RB hingga Mensesneg untuk membahasnya dalam waktu dekat."Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan," ujarnya."Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," imbuhnya.Lihat juga Video 'Melihat Wujud Hunian Sementara Korban Bencana di Tapanuli Utara':[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Dalam pembukaan forum yang berlangsung di Hedley Bull Lecture Theater 3 tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq juga menekankan bahwa pembudayaan Bahasa Indonesia tak lagi hanya menjadi urusan domestik, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi diplomasi yang relevan di tengah perubahan geopolitik kawasan.Ia menyebut bahwa posisi Indonesia dan Australia yang semakin strategis dalam dinamika Indo-Pasifik membuat penguatan bahasa menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.Menurutnya, kedua negara tidak hanya berbagi kedekatan geografis dan hubungan diplomatik yang panjang, tetapi juga berada pada simpul penting ekonomi masa depan.Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Australia sama-sama memiliki peran besar dalam rantai pasok mineral strategis yang menjadi tulang punggung transisi energi dan industri berkelanjutan. Situasi ini menempatkan kerja sama kedua negara bukan semata hubungan bilateral, tetapi bagian dari arsitektur geoekonomi global.Di atas fondasi itulah, bahasa dan pendidikan dipandang sebagai jembatan yang memperkuat kemitraan jangka panjang. Penguasaan Bahasa Indonesia di Australia maupun peningkatan pemahaman budaya di kedua belah pihak diyakini mampu memperluas ruang kolaborasi, mulai dari dunia akademik, industri, hingga diplomasi publik.“Saya hadir mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mu’ti dalam acara Kongres Pertama Bahasa Indonesia ini untuk menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat peran Bahasa Indonesia di kawasan regional dan global melalui diplomasi pendidikan dan kebudayaan,” tegasnya.

| 2026-01-14 17:30