Rumah Tertimbun Pasir Lahar Semeru, 43 KK Terima Dana Tunggu Hunian dari Pemkab Lumajang

LUMAJANG, - Sebanyak 43 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir lahar Gunung Semeru yang rumahnya tertimbun material pasir dan batu mendapatkan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dari Pemkab Lumajang, Jawa Timur.Sebelumnya, permukiman warga di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, dan Blok Kajang Kosong, Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang terdampak banjir lahar Semeru yang terjadi pada 5 dan 6 Desember 2025.Akibatnya, rumah warga tertimbun material pasir dan batu setinggi lebih dari 2 meter dan tidak bisa ditinggali lagi.Baca juga: Banjir Lahar Semeru, Penambang Pasir Terjebak di Tengah Sungai RegoyoKepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan, sebanyak 43 KK akan dibantu dana tunggu hunian dari Pemkab Lumajang.Rinciannya, 10 KK berada di Blok Kajang Kosong, Desa Sumberwuluh, dan 33 KK berada di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari."DTH ini bentuknya bansos yang mendapatkan 33 KK di Sumberlangsep dan Kajang Kosong 10 KK," kata Isnugroho, Selasa .Baca juga: Relawan Terseret Banjir Lahar Semeru di Sungai Regoyo Saat Hendak Salurkan BantuanDTH yang dimaksud, besarannya sama dengan yang diterima warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo yakni Rp 600.000 per bulan.Namun, yang membedakan adalah periode pemberian DTH untuk warga terdampak banjir lahar hanya 2 bulan. Sedangkan, warga terdampak erupsi Semeru mendapatkan DTH selama 3 bulan."Beda dengan yang di Supiturang, kalau disana dapatnya selama 3 bulan, tapi yang terdampak banjir ini hanya 2 bulan," jelasnya.Baca juga: Gunung Marapi Meletus, Masyarakat Aliran Sungai Diminta Waspadai Banjir LaharMeski mendapatkan DTH, Isnugroho mengaku, belum mengetahui apakah akan dilakukan relokasi terhadap warga yang rumahnya tertimbun material banjir.Pasalnya, selain warga menolak direlokasi, menurutnya membutuhkan waktu yang cukup lama sampai bisa direalisasikan."Kalau relokasi tergantung warganya mau apa tidak, kalau mau sekarang di BSD masih ada, tapi kalau tidak mau disana dan mau tempat baru ya kemungkinan masih lama," pungkasnya.


(prf/ega)