Jimly Asshiddiqqie Temui Zulhas, Serahkan Buku soal Perubahan UUD 1945

JAKARTA, - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqi, menemui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas di rumah dinas Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu .Jimly mengaku mendatangi Zulhas untuk menyerahkan buku karangannya berjudul "Menuju Perubahan Kelima UUD NRI tahun 1945"."Ya hari ini saya diundang Pak Zulhas kira-kira sebagai Menko atau sebagai Ketua Umum PAN. Beliau tertarik mau lihat buku yang saya kemarin kasih untuk Ibu Mega (Ketum PDI-P). Saya kasih, masa Ketua Umum PDI-P dikasih, Ketua Umum PAN enggak gitu loh. Oh ya sudah siap saya datang," kata Jimly di rumah dinas Zulhas, Rabu.Baca juga: Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati Jimly mengaku akan membahas wacana perubahan UUD 1945 dalam pertemuan dengan Zulhas.Namun tak hanya itu, sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly juga bakal menanyakan masukan dari Zulhas selaku ketua umum Partai Amanat Nasional mengenai reformasi Polri."Ya nanti saya mau dengar (masukan untuk Polri). Tapi kayaknya (pembahasan) mengenai Undang-Undang Dasar ini. Jadi karena reformasi Polri itu kan bagian kecil dari bangsa kita untuk menata ulang kehidupan ketatanegaraan. Nah kita mulai dari polisi," kata Jimly.Baca juga: Jimly: Kalau Tak Setuju KUHAP Baru, Segera Ajukan ke MKJimly menerangkan bahwa dirinya menulis buku tersebut beberapa bulan sebelum dilantik sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri.Ia berkelakar penyerahan buku itu agar Zulhas juga mau mendukung adanya wacana perubahan UUD 1945."Mau saya kasih untuk manas-manasi supaya PAN mendukung ide perubahan kelima UUD. Ya kan," ujar Jimly sembari tersenyum.Setelah itu, Jimly langsung disambut Zulhas dan diajak masuk ke ruangan untuk sarapan bersama sebelum memulai diskusi.Baca juga: Amendemen UUD 45 Diperlukan Buat Akomodasi Ide Angkatan Siber TNISebelumnya, Jimly juga memberikan buku yang sama kepada Ketua Umum PDI Perjungan Megawati Soekarnoputri.Menurut Jilmy, buku itu diberikan agar Megawati bisa menjadikannya bahan bacaan dan pemikiran dalam rangka penataan kembali sistem ketatanegaraan melalui Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945."Jadi maksudnya setelah reformasi Polri, kita benahi yang lain-lain, termasuk perubahan UUD NRI. Nanti materinya biar kami diskusikan," kata Jimly dalam keterangan video, dikutip dari Antaranews.


(prf/ega)