Eks Menhan Purnomo Yusgiantoro Dukung Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional

JAKARTA, - Pendiri Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) sekaligus mantan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menilai pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat dalam memperkuat sistem keamanan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah.Hal itu disampaikan Purnomo usai diskusi PYC Talks bertema “Keamanan Nasional Indonesia dalam Dinamika Tantangan Global” di Jakarta, Senin .“Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini sudah betul. Sudah betul bahwa ada Dewan Pertahanan Nasional, di situ tidak hanya pertahanan itu untuk menghadapi threat, external threat. Tetapi juga kalau memang di dalam negeri pun sesuatu yang harus dilakukan," ujar Purnomo ditemui di Jakarta, Senin.Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pembentukan Dewan Pertahanan NasionalIa menjelaskan, konsep DPN yang kini dijalankan memiliki kesamaan dengan pembentukan Homeland Security di Amerika Serikat (AS) usai serangan 11 September 2001 .Saat itu, kata Purnomo, AS menyadari bahwa kekuatan militernya yang besar sekalipun masih rentan terhadap ancaman domestik.“Sebelum 9/11 itu forces-nya Amerika selalu didedikasikan untuk kepentingan keluar, deploy. Tapi setelah kena 9/11 semua terperangah, ternyata Amerika begitu kuatnya juga bisa jebol. Makanya kemudian muncul homeland security," kata Purnomo.Menurut dia, DPN dibentuk bukan hanya untuk menghadapi ancaman militer dari luar, tetapi juga untuk menjaga keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa dari potensi gangguan di dalam negeri, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun siber.Baca juga: Isu Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional: Demi Kepentingan Keamanan atau Politisasi?Lebih jauh, Purnomo menilai koordinasi antara lembaga-lembaga utama pertahanan dan keamanan saat ini sudah berjalan baik.Ia juga menggarisbawahi bahwa strategi Indonesia tetap menganut prinsip defensif aktif, bersifat bertahan, tetapi siap bertindak jika kedaulatan dan keselamatan bangsa terancam.“Kita tidak selalu ingin ofensif enggak, kita defensif. Tetapi kalau itu terkait dengan satu, ya kedaulatan. Kedua dengan NKRI, ketiga dengan keselamatan bangsa, kita harus turun tangan," jelas Purnomo.


(prf/ega)