Blak-blakan Gubernur Sherly soal Kriminalisasi Warga, Kerusakan Ekologis dan Ketimpangan

TERNATE, – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyadari daerah yang dipimpinnya merupakan penghasil nikel terbesar serta mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, namun belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.“Lima belas tahun tambang di Maluku Utara itu sudah jalan, dan saya menyadari penuh meskipun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, 39 persen kuartal ketiga tidak inklusif, tidak ada pemerataan masih banyak rumah tidak layak huni,” kata Sherly dalam obrolannya bersama Rosiana Silalahi dalam program ROSI di KompasTV, Kamis malam.Menurutnya, masih banyak ketimpangan pembangunan yang terjadi di Maluku Utara. Dia mencontohkan, di antaranya masih ada 1.200 kilometer jalan belum dibangun, fasilitas kesehatan yang belum baik, dan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.“Almarhum suami saya korban atas fasilitas kesehatan yang kurang baik di kepulauan, untuk daerah, untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Tapi kemudian tidak ada oksigen dan itu terjadi kepada masyarakat Maluku Utara setiap harinya,” ujarnya.Baca juga: Gubernur Sherly: Jika Suatu Saat Ada Conflict of Interest, Saya Akan Abstain“Satu hari sebelumnya, bahkan ada yang meninggal hanya karena melahirkan caesar, dan kemarin yang viral anak-anak sekolah nyeberang lewat sungai karena mau ke sekolah enggak ada jembatan, bahkan sebelumnya lagi menyebarang ke pulau karena pulang motornya enggak ada yang jemput jadi mereka harus berenang, harus jalan dua-tiga kilometer untuk pergi ke sekolah,” bebernya.Sherly mengakui, keberadaan perusahaan tambang tidak akan selamanya. Karena sumber daya mineral yang digali tetap akan habis sewaktu-waktu. Sementara apa yang diambil belum menunjukan manfaat secara luas di masyarakat.Baca juga: Gubernur Sherly Bantah Tudingan Terkait Izin Tambang Baru: Bisa Dicek Saya Berbohong atau Tidak“Saya percaya kalau tambang itu jangka pendek. Kita harus memanfaatkan apa yang ada di bawah tanah untuk membangun apa yang ada di atas tanah which is itu tidak terlihat,” ungkapnya.Dia merasa besar hati menerima jika dikatakan dalam 100 hari kerja sebagai gubernur belum membenahi industri tambang.Hal ini menyebabkan munculnya tudingan bahwa pada 100 hari kerja Gubernur Sherly tidak mampu menyelesaikan kasus kriminalisasi warga dan kerusakan ekologis.Sherly mengakui ada gesekan antara warga adat dengan pihak swasta dan aparat keamanan yang berujung pada penahanan 11 warga adat Maba Sangaji hingga dijatuhi hukuman penjara.“Bahwa ada warga yang kemudian ditahan oleh pihak aparat keamanan karena berselisih dengan pihak swasta, aparat itu iya benar. Dan, kemudian ada masyarakat yang ditahan, kemudian berlanjut sampai ke pengadilan dan jatuhkan hukuman dan harus ditahan di penjara ya itu benar,” jelasnya.


(prf/ega)