Saat Aktivis Ramai-ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional...

JAKARTA, - Sejumlah 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.Penolakan itu ditegaskan dalam deklarasi di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.Aktivis HAM yang juga Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mendesak agar usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional dibatalkan."Pada dasarnya, kami menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus dibatalkan," ujar Usman. "Saudara Presiden (Prabowo) harus menolak itu, menolak usulan gelar pahlawan yang diajukan oleh Dewan Gelar di dalam pemerintahan," kata Usman Hamid.Baca juga: Aktivis Deklarasi Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Kirim Surat ke Prabowo Usman menyampaikan, setidaknya ada empat alasan mengapa koalisi masyarakat sipil menolak gelar untuk Soeharto.Pertama, karena pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dipenuhi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Kedua, pemerintah Soeharto dipenuhi oleh berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)."Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik," ungkap Usman."Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto," tegasnya.Baca juga: Romo Magnis: Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan NasionalSelain Usman, deklarasi pada Selasa juga dihadiri sejumlah tokoh, antara lain sejarawan Asvi Warman Adam, rohaniwan Franz Magnis Suseno, mantan Jaksa Agung dan Sekretaris Kabinet Marzuki Darusman, aktivis Ita Nadia Fatia hingga pakar hukum tata negara Bvitri Susanti.Sebelum menyampaikan deklarasi penolakan, lebih dari 500 orang telah menandatangani surat resmi yang dikirimkan untuk Presiden Prabowo Subianto.Surat yang berisi permintaan untuk menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto itu pun sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara pada Selasa pagi.Jika Presiden tidak mengindahkan surat yang disampaikan, koalisi masyarakat sipil tersebut berencana menempuh langkah hukum."Kami juga menerima banyak usulan untuk menyiapkan sebuah langkah hukum untuk mengajukan atau mempersoalkan seandainya Presiden tetap mengeluarkan keputusan untuk menganugerahi Suharto dengan gelar pahlawan nasional," kata Usman Hamid.Baca juga: Koalisi Sipil Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Ungkit Korban HAM Berat Belum Dapat Keadilan"Langkah lainnya tadi juga ditekankan, kelompok-kelompok pemuda akan menggelar protes-protes," lanjutnya.


(prf/ega)