Siapkah Indonesia jika Krisis Mengetuk Pintu Ekonomi Lagi?

SEBAGAI wartawan yang pernah meliput langsung di halaman Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada 1998, saya masih mengingat wajah pucat para menteri ketika rupiah terjun bebas ke angka 15.000 per dolar AS.Bagi kami, krisis itu jelas tragedi ekonomi dan sosial secara bersamaan, bahkan menyentuh seluruh dimensi.Dua puluh sembilan tahun berlalu, bayang-bayang kelam itu seolah kembali menampakkan diri di cakrawala tahun-tahun mendatang. Akankah krisis terulang? Sudahkah kita siap jika itu terjadi lagi?Ekonom makro asal Denmark, Henrik Zeberg, baru-baru ini memperingatkan bahwa dunia tengah berada di ambang krisis global yang berpotensi lebih parah dari krisis keuangan 2008.Dalam wawancaranya dengan analis Michael Farris pada Oktober 2025, Zeberg menilai perekonomian dunia sudah mencapai puncak siklus tenaga kerja (peak employment)(Finbold.com, 2025).Fase di mana lapangan kerja berada di titik tertinggi sebelum perlambatan besar terjadi.Setelah periode panjang ekspansi, katanya, dunia sedang bergerak menuju stagflasi, yakni kombinasi inflasi tinggi, daya beli merosot, dan pertumbuhan ekonomi stagnan.Baca juga: Defisit Kepercayaan Investor dan Ketimpangan Kebijakan PublikZeberg menilai kondisi ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak krisis 2008, bank sentral di berbagai negara menempuh kebijakan moneter ultra-longgar dengan suku bunga mendekati nol dan program quantitative easing besar-besaran.Langkah ini memang berhasil menahan gejolak saat itu, tetapi juga menanam benih masalah baru, terciptanya false sense of wealth, kekayaan semu yang tumbuh bukan dari produktivitas riil, melainkan dari likuiditas murah dan kenaikan harga aset.Saat suku bunga akhirnya dinaikkan untuk menahan inflasi, fondasi semu itu pun mulai retak.Kini, menurut Zeberg, gelembung ekonomi global sedang “mengempis secara alami”. Inflasi struktural yang didorong oleh krisis energi, perang dagang, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur menambah tekanan.Arus perdagangan melambat, harga komoditas pangan dan energi kembali naik, sementara beban utang publik dan swasta di negara maju telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah modern.Dalam situasi seperti itu, satu guncangan finansial saja, seperti lonjakan harga minyak atau kejatuhan pasar obligasi bisa memicu gelombang penyesuaian tajam yang menular ke seluruh dunia, termasuk ke negara-negara berkembang seperti Indonesia.Bagi negara yang belum memiliki basis kemandirian ekonomi yang cukup, baik dalam industri, energi, maupun pangan, dampaknya akan bisa berlipat.Ketergantungan pada impor bahan baku, bahan pangan, dan energi membuat tekanan eksternal cepat menjalar ke inflasi domestik.Cadangan devisa mungkin mampu menahan serangan awal, tetapi tanpa kemampuan produksi dalam negeri yang tangguh, guncangan global akan segera berubah menjadi tekanan sosial di tingkat rumah tangga.Dalam konteks ini, kemandirian menjadi komponen strategis mutlak untuk keamanan ekonomi nasional. Negara yang masih bergantung pada arus modal jangka pendek dan ekspor komoditas mentah akan selalu berada di sisi paling rapuh dari rantai ekonomi dunia.Bila pandangan Zeberg terbukti benar, krisis mendatang tidak akan berbentuk kehancuran tiba-tiba seperti 2008, melainkan proses peluruhan perlahan, di mana inflasi ‘membandel’ bertahan tinggi, sementara konsumsi dan investasi melemah.Fenomena ini sudah tampak di beberapa negara Barat, suku bunga tinggi menekan sektor properti dan manufaktur, sementara daya beli masyarakat tidak pulih.Dengan latar seperti itu, bayangan 1998 di sini bukan sekadar kekhawatiran lokal, melainkan gema dari siklus global yang kembali berulang.Baca juga: Purbaya Perlu Benahi Pengeluaran Negara, Tidak Hanya Pajak dan Bea Cukai


(prf/ega)