100 Guru di Kebumen Dipindah Tugas Dekat Rumah, PGRI: Kesejahteraan Bukan Soal Uang

2026-02-04 14:31:52
100 Guru di Kebumen Dipindah Tugas Dekat Rumah, PGRI: Kesejahteraan Bukan Soal Uang
KEBUMEN, - Guru-guru di Kebumen akan dipindah tugas ke lokasi yang lebih dekat dari rumah. Total ada 100 guru yang mendapatkan penempatan baru.Ketua PGRI Kebumen, Agus Sunaryo, menyebut kebijakan Bupati yang memindahkan guru agar lebih dekat dengan tempat tinggalnya sebagai salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan paling nyata bagi para pendidik.Agus menyampaikan hal itu di sela upacara HGN yang dihadiri lebih dari 7.000 guru di Alun-alun Pancasila Kebumen, Selasa .Menurutnya, pemerintah daerah telah menunjukkan kepedulian yang tidak hanya berfokus pada tambahan penghasilan, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup guru.Baca juga: Pemerintah Teken MoU dengan Kapolri untuk Perlindungan Guru“Kesejahteraan bukan semata-mata soal uang. Bisa mengajar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal itu adalah kesejahteraan nyata,” tegas Agus usai kegiatan upacara pada Selasa .Ia menjelaskan, kebijakan mendekatkan guru dengan domisilinya sekaligus membantu meminimalkan kekurangan guru PNS di sejumlah wilayah.Penataan ini menjadi langkah strategis untuk pemerataan layanan pendidikan sekaligus efisiensi kerja guru.Lebih dari 100 guru, kata Agus, direncanakan akan dipindahkan pada semester atau tahun ajaran baru mendatang.Baca juga: Detik-detik 20 Guru Jatuh Saat Lantai 2 Sekolah Alam Purwokerto Ambruk di Acara Hari GuruSaat ini, proses administrasi masih berlangsung dan Surat Keputusan (SK) perpindahan akan diserahkan secara serentak.“Kami perkirakan sekitar 100 lebih guru akan mendapatkan penempatan baru yang lebih dekat. Sekarang masih proses, dan nanti SK-nya diberikan bersamaan,” ungkapnya.Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari para guru, yang sejak lama berharap adanya pemerataan penempatan.Banyak guru mengaku jarak tempuh yang jauh kerap menghabiskan energi dan waktu sehingga mengurangi fokus dalam mengajar.Selain isu penataan guru, upacara HGN 2025 juga diwarnai berbagai penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan berprestasi serta penyampaian kebijakan nasional terkait beasiswa dan peningkatan tunjangan honorer.Baca juga: Kisah Bu Tari, Guru Honorer Berjuang Bangun Kedai Susu Hits di Pati Modal Cincin KawinNamun, bagi Ketua PGRI Kebumen, kebijakan penempatan guru dekat tempat tinggal adalah langkah yang paling langsung dirasakan manfaatnya.“Ini wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru,” katanya.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-04 12:55