Sita Beras 250 Ton di Sabang, Mentan Tak Mau Indonesia Terus Jadi Pasar

JAKARTA, - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan, pemerintah tidak mau Indonesia menjadi pasar komoditas beras seperti beberapa tahun terakhir karena saat ini telah mencapai swasembada pangan.Pernyataan ini Amran sampaikan saat dimintai tanggapan terkait keberatan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan karena Amran menyebut 250 ton beras impor yang masuk secara ilegal.Amran mengatakan, beras impor itu masuk ke Tanah Air karena harga di luar negeri sedang jatuh lantaran Indonesia berhenti mengimpor beras.“Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar?” ujar Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa .Baca juga: Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada IzinMenurut Amran, berdasarkan informasi yang pihaknya terima pada Senin malam, harga beras di negara lain jatuh hingga Rp 5.700 per kilogram.Mulanya, harga beras di negara eksportir itu mencapai 650 dollar Amerika Serikat (AS) per ton menjadi 340 dollar AS per ton.Sepanjang 2023-2024, Indonesia mengimpor 7 juta ton beras dari luar negeri.Keputusan pemerintah Indonesia menutup keran impor karena kebijakan swasembada pangan lalu membuat harga beras jatuh.“Kenapa? Kita tidak impor dan sekarang menuju pandai lagi. Pasti rendah kan?” tutur Amran.Baca juga: Siapa Izinkan Beras Ilegal Masuk Sabang? Bea Cukai dan Kementan Buka SuaraDi sisi lain, kata Amran, Kementan telah berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh terkait rencana cetak sawah dan irigasi senilai hampir Rp 200 miliar pada 2025.Menurut Amran, bukannya memberikan solusi jangka pendek, pemerintah memberikan solusi permanen.“Ada permintaan dari Aceh, kita cetak sawah. Jadi kita memberikan solusi permanen,” ujar Amran.Baca juga: Indonesia Swasembada Beras, Titiek Soeharto: Coba-coba Impor Beras, Ditindak!Sebelumnya, Kementan mengungkap praktik impor beras ilegal di Sabang, Aceh, sejumlah 250 ton.Beras itu masuk ke Tanah Air dan disimpan di gudang milik perusahaan swasta, PT Multazam Sabang Group.Kegiatan impor itu dinilai melanggar aturan dan perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras.


(prf/ega)