Kesiapan Pusat Bantu Daerah yang Tak Sanggup Lagi Tangani Banjir Sumatera

JAKARTA, - Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah merenggut 604 jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan pencarian korban yang masih tertimbun tanah.Di Provinsi Aceh, data terbaru hingga Senin pukul 17.00 WIB, terdapat sebanyak 156 orang meninggal dunia, 181 masih dinyatakan hilang, dan 1.800 mengalami luka-luka.Banyak korban jiwa, ditambah lagi akses yang tertutup, membuat sedikitnya ada tiga bupati di Aceh yang secara resmi menyatakan tidak sanggup menangani bencana di wilayahnya.Mereka yang menyatakan tak sanggup lagi adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, serta Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.Baca juga: Bupati Aceh Selatan Teken Surat Tak Sanggup Tangani Banjir dan LongsorTertuang dalam surat bernomor 360/1315/2025 yang ditandatangani Bupati Mirwan MS, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan resmi menyatakan ketidaksanggupan menangani darurat banjir dan longsor yang melanda 11 kecamatan.Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudera Putra, menegaskan bahwa penerbitan surat ketidaksanggupan bukanlah bentuk menyerah atau ketidakmampuan daerah."Surat ketidaksanggupan ini memang syarat dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam penetapan status darurat bencana. Ini juga bentuk dukungan pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terstruktur," ujar Diva.Baca juga: Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil AlihPemerintah Aceh mengerahkan sumber daya yang tak mungkin dipenuhi kabupaten, meliputi logistik, alat berat, personel, hingga tambahan anggaran.Dampak besar bencana ini memengaruhi banyak hal vital, mulai dari akses transportasi yang lumpuh, kerusakan jalan dan jembatan, gangguan layanan publik, hingga terhentinya aktivitas ekonomi.Infrastruktur dasar ikut porak-poranda—irigasi, sanitasi, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan yang memperburuk kondisi warga di sana.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memahami sikap dan keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena akses jalan tertutup dan distribusi makanan terganggu."Contohnya di Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani, ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup (akses tertutup)," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin .Ia menyebutkan, Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan melalui udara lantaran akses darat terputus."Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat," ucap Tito.Saat ini, proses penanganan pascabanjir juga sulit dilakukan karena akses jalan yang belum memungkinkan adanya penggunaan alat berat.


(prf/ega)