Refleksi Kebijakan Ekonomi Indonesia 2025

TAHUN 2025 menjadi tahun penting dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia karena menandai awal fase pemerintahan baru sekaligus menjadi batu loncatan menuju visi besar Indonesia Emas 2045.Pada tahun ini, arah kebijakan ekonomi tidak hanya diuji oleh indikator makro, tetapi juga kemampuannya menjawab kebutuhan paling mendasar rakyat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak.Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, kebijakan ekonomi 2025 tampil dengan wajah lebih berani dan eksplisit menyatakan keberpihakan.Program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, ketahanan pangan, koperasi desa Merah Putih, hingga pembentukan Danantara sebagai pengelola kekayaan negara, menunjukkan satu pesan penting bahwa negara ingin lebih hadir dalam ekonomi rakyat.Namun, refleksi kebijakan ekonomi tidak berhenti pada niat baik. Sejarah kebijakan publik di Indonesia mengajarkan bahwa tantangan terbesar bukanlah merancang program, melainkan memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, berkelanjutan secara fiskal, dan memberi dampak jangka panjang bagi kesejahteraan.Refleksi kebijakan ekonomi 2025, karena itu, harus ditempatkan di antara dua kutub, yaitu keberpihakan sosial dan kehati-hatian ekonomi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, melainkan dirajut secara cerdas.Jika dirangkum secara konseptual, kebijakan ekonomi 2025 menunjukkan kecenderungan menguatnya kembali peran negara.Baca juga: Privatisasi Bantuan dan Politik Tanpa MaluSetelah bertahun-tahun ekonomi lebih banyak diserahkan pada mekanisme pasar, kini negara tampil lebih aktif melalui belanja sosial, intervensi pangan, dan pengelolaan aset strategis.Dalam refleksi ekonomi, kecenderungan ini dapat dibaca sebagai koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini belum terpecahkan.Pasar terbukti efisien dalam menciptakan pertumbuhan, tetapi sering kali gagal memastikan pemerataan. Negara wajib hadir untuk menutup celah itu.Namun, di sinilah ujian kebijakan ekonomi dimulai. Negara yang hadir tanpa tata kelola yang kuat berisiko melahirkan pemborosan anggaran, distorsi pasar, dan moral hazard.Karena itu, refleksi kebijakan ekonomi 2025 harus terus mengajukan pertanyaan kritis, yaitu sejauh mana kehadiran negara benar-benar memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar memoles legitimasi politik?Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon utama kebijakan ekonomi 2025. Dari sudut pandang ekonomi, program ini sering diperdebatkan sebagian pihak ada yang melihatnya sebagai beban fiskal. Ada pula yang memandangnya sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia.Dalam refleksi kebijakan ekonomi, MBG seharusnya ditempatkan sebagai investasi modal manusia.Anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya akan tumbuh menjadi tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan. Dalam jangka panjang, manfaat ekonominya jauh melampaui biaya anggaran.Namun, manfaat tersebut hanya akan terwujud jika program ini dirancang secara efisien. MBG harus terintegrasi dengan ekosistem ekonomi lokal seperti petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dan koperasi.Tanpa integrasi ini, MBG berisiko menjadi proyek belanja besar yang bocor dan minim efek pengganda.Refleksi kebijakan ekonomi 2025 menegaskan bahwa MBG bukan sekadar soal memberi makan, tetapi tentang membangun rantai nilai pangan nasional yang adil dan berkelanjutan.


(prf/ega)