Sepanjang 2025, KPK Gelar 11 OTT dan Tetapkan 118 Tersangka

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa sepanjang 2025, lembaga anti-rasuah itu telah menggelar 11 operasi tangkap tangan (OTT).Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan bahwa operasi ini digelar berdasarkan laporan masyarakat."Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, atau yang lazim dikenal di masyarakat sebutan OTT, yang KPK lakukan tahun ini," kata Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin .Fitroh menjelaskan, OTT tersebut terkait dengan kasus korupsi di sejumlah sektor, seperti layanan kesehatan hingga jual beli jabatan.Baca juga: Kejagung Serahkan Jaksa HSU Usai Kabur dan Tabrak Petugas Saat OTT KPK"Mengungkap praktik sistematis di sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan," sebut dia.Dari penindakan selama satu tahun ini, KPK telah menetapkan 118 orang sebagai tersangka.“Memproses ratusan perkara, dan memulihkan aset negara hingga mencapai Rp 1,53 triliun, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir,” jelas dia.Selain itu, KPK turut melakukan serah terima barang rampasan negara.PT Taspen (Persero) berupa uang tunai sejumlah Rp 883 miliar yang telah ditransfer ke rekening Giro THT Taspen dan 6 unit efek atau surat berharga yang telah dipindahkan ke rekening efek PT Taspen.Di sisi lain, Fitroh menyampaikan bahwa KPK telah melakukan lelang barang hasil rampasan dari koperasi.Baca juga: KPK Limpahkan Berkas Korupsi Anggota DPRD OKU ke PengadilanSetidaknya ada 1.500 warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut."Menjadi bukti, bahwa publik ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka," ungkap dia.Dalam hal ini, Fitroh menekankan bahwa penindakan dalam pemberantasan korupsi bukan lah akhir, melainkan menjadi dasar untuk perbaikan sistem."Temuan dan pembelajaran dari penindakan menjadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola, dan pengawasan, agar praktik korupsi yang sama tidak kembali berulang," tegas dia.


(prf/ega)