Komnas Perempuan Sambut Baik Rencana Kehadiran Perempuan di Komisi Reformasi Polri

JAKARTA, - Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menyambut baik rencana penambahan satu anggota perempuan dalam struktur Komisi Percepatan Reformasi Polri.Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan reformasi kepolisian memiliki perspektif gender yang kuat, khususnya dalam menjamin akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan.“Bagi Komnas Perempuan ini adalah berita baik, siapa pun yang akan ditempatkan harus dipastikan bahwa mereka adalah orang yang memiliki perspektif tentang akses keadilan bagi perempuan, terutama ya bagi perempuan korban," kata Maria saat dihubungi Kompas.com, Kamis malam.Baca juga: Ketua Komisi III: Kami Menghormati Siapapun yang Menentang KUHAP BaruMaria berharap representasi perempuan di komisi tersebut dapat memperkuat seluruh rumusan dan keputusan berkaitan dengan reformasi Polri agar lebih sensitif terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan.“Harapannya dengan penambahan satu perempuan ini memperkuat perspektif terkait dengan ya perspektif gender di dalam seluruh kebijakan yang akan diputuskan oleh komisi reformasi Polri yang diamanatkan itu," jelasnya.Maria juga menyinggung kasus-kasus yang pernah diterima Komnas Perempuan terkait anggota polisi wanita (polwan).Ia memaparkan dua kasus yang dilaporkan kepada lembaganya.“Yang pertama kasus terkait dengan KDRT polwan oleh suaminya yang juga polisi, kemudian yang kedua kasus terkait dengan delay justice ya jadi polwannya tapi sudah dilaporkan oleh masyarakat," ujar Maria.Baca juga: Adu Argumen Koalisi Sipil vs Komisi III DPR soal Penyadapan di KUHAP BaruMeski demikian, Maria menilai persoalan yang dihadapi polwan bukan hanya soal kasus individual, tetapi juga menyangkut tata kelola dan kebijakan kelembagaan, terutama dalam pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (PPA) Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri.Ia mengungkapkan, dari berbagai informasi yang diterima Komnas Perempuan, aparat yang akan mengisi posisi strategis di direktorat PPA dan PPO membutuhkan percepatan peningkatan kapasitas, khususnya terkait perspektif gender.“Mereka membutuhkan percepatan terkait peningkatan kapasitas ya, perspektif terutama perspektif gender untuk para pejabat yang akan mengisi posisi di Direktur PPA ini," tutur dia.Bahkan, kata Maria, terdapat sejumlah usulan agar posisi di tingkat kabupaten/kota dalam direktorat tersebut diisi oleh polwan, bukan polisi laki-laki.“Ada beberapa yang juga mengusulkan di direktorat itu sebaiknya di seluruh kabupaten/kota itu diisi oleh polwan gitu jadi bukan oleh polisi laki-laki," ungkapnya.Baca juga: Prabowo Larang Siswa Sambut Kedatangannya, Komisi X: Mereka Bisa Fokus BelajarMenurutnya, hal itu dapat meningkatkan sensitivitas aparat terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, sekaligus memperkuat efektivitas pelayanan.Maria menuturkan, percepatan penguatan perspektif gender perlu dilakukan secara menyeluruh kepada aparat yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.


(prf/ega)