Dapur MBG di Desa Papa Garang di Labuan Bajo Dibangun di Tengah Pemukiman, Pemdes Kaget

LABUAN BAJO, - Warga dan pemerintah Desa Papa Garang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, mempertanyakan penentuan lokasi pembangunan dapur untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya akan dibangun di tengah pemukiman.Kejutan ini muncul ketika pembangunan dapur MBG dimulai tanpa adanya informasi sebelumnya dari pihak terkait.Sekretaris Desa Papa Garang, Ridwan, mengungkapkan bahwa lokasi dapur pelayanan MBG bagi anak-anak di desa tersebut tidak diketahui pemerintah setempat."Saya hanya mendapat informasi dari warga bahwa lokasinya di sekitaran pemukiman dan lokasinya milik salah satu perangkat desa Papa Garang," ungkap Ridwan saat dihubungi pada Senin siang.Baca juga: Menko Pangan Zulhas Bungkam soal Penemuan Kelabang di MBG SMA 15 Surabaya Ia menambahkan, Pemdes dan masyarakat tidak menolak program MBG yang merupakan program pusat dan harus didukung.Persoalan utama terletak pada kurangnya musyawarah desa khusus dalam penentuan lahan yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat."Kami di desa dikagetkan tiba-tiba ada pembangunan, musyawarahnya kapan. Itu persoalannya," imbuhnya.Kepala Dusun Tiga Tanjung Darat, Suharto, juga menyatakan bahwa pihak yang hendak membangun dapur MBG tersebut tidak melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat."Tadi pagi saya pergi cegat agar tidak melanjutkan pembangunan galian dasarnya, sampai masalah itu dirapatkan dengan Pemdes, BPD, dan masyarakat," ungkap Suharto.Suharto menegaskan bahwa lokasi pembangunan dapur MBG tersebut adalah milik pribadi, sementara pemerintah memiliki lokasi yang lebih baik dan tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat."Nanti kalau MBG sudah tidak jalan, akan menjadi hak milik yang punya tanah, sementara bangunnya pakai uang negara. Lokasi tanah desa masih banyak dan luas," ujarnya.Baca juga: SPPG Sumenep Akui Tak Punya Target Kapan Semua Siswa Dapat Menu MBGMenurutnya, jika dapur MBG dibangun di tanah pemerintah, bangunan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum jika program MBG tidak berjalan di masa depan."Bisa digunakan untuk rumah guru atau kebutuhan lainnya tanpa ada sengketa, berarti jadi aset desa," tambahnya.Selain permasalahan lokasi, Suharto juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan sekitar."Tentu pihak yang membangun harus ada Amdalnya. Ini dibangun dekat dengan pemukiman warga. Jadi bagaimana dengan limbah dan lain-lainnya nanti. Jangan sampai sudah ada persoalan, kami Pemdes yang disalahkan," pungkasnya.


(prf/ega)