Warga Bongkar Gapura TN Tesso Nilo, Minta Satgas PKH Bersenpi Pergi dari Hutan

2026-01-11 22:58:52
Warga Bongkar Gapura TN Tesso Nilo, Minta Satgas PKH Bersenpi Pergi dari Hutan
PEKANBARU, - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan warga merusak gapura pos jaga dan meminta anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menggunakan senjata api laras panjang meninggalkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau.Dalam video yang beredar di media sosial, selain gapura pos jaga, warga juga membongkar plang masuk dan tanda penguasaan TNTN oleh pemerintah.Di lokasi terlihat sejumlah prajurit TNI yang merupakan bagian dari tim Satgas PKH. Narasi dalam video tersebut tertulis petugas diusir.Baca juga: Tolak Relokasi Warga di TN Tesso Nilo, Pimpinan Komisi XIII: Kami Berpihak pada RakyatPersoalan ini terkait penertiban kawasan hutan yang dilakukan tim Satgas PKH sejak beberapa bulan lalu.Pemerintah berencana merelokasi warga yang ada di kawasan hutan. Namun, masyarakat menolak.Baca juga: Komnas HAM Sebut Relokasi Warga di TN Tesso Nilo Berpotensi Langgar HAMJuru Bicara warga TNTN, Abdul Aziz menegaskan bahwa tindakan warga bukanlah mengusir petugas."Sebenarnya bukan mengusir ya, tapi meminta agar Satgas PKH khususnya bapak-bapak yang dari TNI untuk keluar saja dari areal itu," kata Aziz saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Senin petang.Aziz mengatakan, pembongkaran dilakukan karena keberadaan anggota Satgas PKH yang membawa senjata laras panjang di permukiman, membuat warga terganggu.Aksi itu dilakukan setelah ribuan warga berdemonstrasi di kantor Satgas PKH di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Pekanbaru, pada Kamis ."Waktu aksi demonstrasi kemarin, kami datang ke kantor Satgas PKH untuk meminta bukti-bukti proses pengukuhan batas kawasan hutan. Tapi, sampai berakhir aksi, data-data itu belum ada," ungkap Aziz.Sepulang demo, warga spontan mendatangi anggota satgas agar mereka keluar dari lokasi.Sebenarnya, kata Aziz, tidak perlu ada aparat di kawasan tersebut."Kalau keinginan pemerintah untuk merelokasi, sebaiknya persiapkan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan. Namun, jika keputusan relokasi habis, warga butuh data-data bukti proses pengukuhan batas kawasan hutan TNTN seperti apa. Karena tidak semua masyarakat bersalah di sana," ujarnya.Aziz mengucapkan terima kasih kepada prajurit TNI dengan berbesar hati untuk mundur dari lokasi dan tidak sampai bersitegang dengan masyarakat. "Saya pikir itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa pun ceritanya, TNI itu bagian dari rakyat. Kami harapkan ke depan tidak ada lagi TNI yang dihadap-hadapkan dengan masyarakat. Persoalan klaim kawasan hutan segala macamnya, tentu ini kan ranahnya sipil, biar sipil yang menyelesaikan," kata Aziz.


(prf/ega)