Langkah Pemulihan Pendidikan di Sumatera: Pembelajaran Darurat hingga Bebaskan UKT

JAKARTA, - Sektor pendidikan menjadi salah satu yang juga terdampak akibat banjir serta tanah longsong di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus melakukan penanganan di tiga provinsi tersebut.Apa saja upaya pemerintah untuk memulihkan sektor pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:Baca juga: Apa Solusi Pemerintah untuk Warga yang Rumahnya Digulung Banjir Sumatera?Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Mendikdasmen Abdul Mu'ti melaporkan banyak sekolah di Sumatera yang terdampak banjir kini belum bisa menggelar kegiatan pembelajaran.“Dari sisi kebijakan pembelajaran, kami melaporkan bahwa pembelajaran di 52 kabupaten-kota terdampak mengalami gangguan dengan komposisi yang berbeda,” kata Mu’ti dalam rapat kerja itu, Senin , dilansir dari ANTARA.Di Aceh, ia menyampaikan bahwa 15 kabupaten/kota belum dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sementara tiga wilayah lainnya mulai membuka sekolah secara bertahap.Sementara itu di Sumatera Utara, Mu'ti menjelaskan terdapat dua wilayah yang masih belum bisa menyelenggarakan pembelajaran dan dua wilayah lainnya baru dapat menjalankan sebagian kegiatan belajar.Baca juga: Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat Untuk menanggapi situasi tersebut, pihaknya mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat dengan berbagai skema mulai 8 Desember 2025.Skema itu mencakup pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa di sekolah terdekat yang tidak terdampak, penerapan jadwal belajar fleksibel, serta pemanfaatan modul pembelajaran kedaruratan.Ia menambahkan bahwa pendampingan bagi guru dan relawan pendidikan terus dilakukan guna memastikan proses belajar mengajar di tenda-tenda darurat tetap berjalan.Terkait pelaksanaan ujian akhir semester (UAS), Mu’ti meminta pemerintah daerah di ketiga wilayah untuk menyesuaikan jadwal sesuai kondisi pascabencana.Ia menegaskan bahwa kewenangan penentuan jadwal UAS diserahkan kepada pemda karena dinilai lebih memahami situasi masing-masing daerah setelah banjir dan longsor.Baca juga: DPR Heningkan Cipta untuk Korban Bencana Sumatera di Tengah Rapat ParipurnaANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Sejumlah pengungsi antre bantuan sembako di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka,Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin . Banyaknya akses terputus akibat bencana dan wilayah perbukitan menyebabkan pendistibusian bantuan untuk korban bencana belum merata.Sedangkan untuk pendidikan tinggi, Kemendiktisaintek tengah merumuskan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga dua semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak bencana."Pemberian pembebasan UKT 1 sampai 2 semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak," ujar Direktur Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman dalam rapat kerja yang sama.Rangkaian rencana aksi pada tahap pemulihan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Januari 2026 dengan menggunakan anggaran tahun berjalan.


(prf/ega)