Pemerintah Tambah Kuota 350 Ribu Ton LPG 3 Kg Jelang Natal dan Tahun Baru 2026

JAKARTA, - Pemerintah resmi menambah kuota liquid petroleum gas (LPG) 3 kg bersubsidi untuk tahun anggaran 2025.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta pasokan LPG subsidi untuk rakyat, khususnya menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2026, tidak boleh mengalami kekurangan.Untuk itu, kata Bahlil, pemerintah menambah kuota sekitar 350 ribu ton dari rencana awal. Hal tersebut Bahlil sampaikan usai rapat bersama Prabowo di Istana, Jakarta, Kamis .“Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton,” ujar Bahlil.Baca juga: ESDM Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Jelang Natal dan Tahun BaruBahlil memaparkan, penambahan kuota ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat dapat melalui periode Nataru dengan aman dan nyaman tanpa gangguan suplai energi rumah tangga.“Sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru untuk kita semua di 2025 insya Allah clear menyangkut dengan LPG,” jelasnya.Menariknya, menurut Bahlil, kebijakan penambahan kuota ini tidak memerlukan tambahan anggaran negara.Pasalnya, anggaran subsidi energi dalam APBN 2025 mencapai Rp 82 triliun, tetapi realisasi dengan penambahan kuota ini diperkirakan hanya berada di kisaran Rp 77 sampai Rp 78 triliun.Baca juga: Polri: Puncak Arus Mudik Natal dan Tahun Baru pada 20 dan 24 Desember 2025“Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan Rp 82 triliun (rupiah), sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di Rp 80 triliun (rupiah), hanya sekitar Rp 77-78 triliun (rupiah),” papar Bahlil.Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa penambahan kuota ini hanya berlaku untuk tahun 2025, sementara asumsi subsidi untuk 2026 tetap mengacu pada RAPBN yang sudah disusun.Terkait mekanisme distribusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pembahasan masih dilakukan lintas kementerian dan lembaga.“Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final,” ucapnya.


(prf/ega)