Dedi Mulyadi Tata Ulang Ruang Jawa Barat, Libatkan ATR/BPN

BANDUNG, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penataan ulang tata ruang wilayah dengan menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, langkah tersebut mendapat perhatian langsung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.Ia menjelaskan, penataan ruang dilakukan agar kebijakan antara pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota bisa sejalan dan tidak saling bertabrakan.“Sehingga nanti tidak terjadi di perbedaan antara kabupaten kota dengan provinsi. Jadi klop. Nanti kabupaten kota tinggal mengikuti dari tata ruang induk provinsi,” ujar Dedi usai Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis .Baca juga: Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika RusakMenurut mantan Bupati Purwakarta itu, arah penataan ruang ke depan akan difokuskan pada perlindungan kawasan penting yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup.“Orientasi tata ruang kita itu adalah satu melindungi kawasan hutan. Dua melindungi areal pesawahan. Ketiga melindungi daerah-daerah sumber air, rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Ini titik pokoknya,” tuturnya.Dedi menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan menyeimbangkan pembangunan agar selaras dengan upaya konservasi lingkungan.Selain tata ruang, Pemprov Jawa Barat juga akan menertibkan aset negara. Hal itu menyusul adanya kesepakatan antara Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat, Perhutani, dan PTPN untuk mempercepat sertifikasi aset negara.Baca juga: Dedi Mulyadi kepada Farhan: Teras Cihampelas Bongkar Saja, Tidak Ada Pilihan!“Berikutnya hari ini sudah berhasil bersepakat ya antara Kanwil ATR-BPN Provinsi Jawa Barat dengan Perhutani dan PTPN untuk segera melakukan penanganan terhadap aset-aset negara di Provinsi Jawa Barat agar segera tersertifikasi diikatkan sehingga tidak terjadi sengketa di lapangan,” ucap Dedi.Pemprov Jawa Barat juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk menetapkan sempadan sungai di seluruh wilayah Jawa Barat.“Yang berikutnya juga kita mendorong dengan Kementerian PU untuk segera menetapkan sepadan sungai di seluruh provinsi Jawa Barat. Sehingga kalau nanti sepadan sungai sudah ditetapkan oleh PU, maka sertifikat yang muncul akan dicabut oleh BPUM,” kata Dedi.Dedi menambahkan, perubahan kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat yang baru.Perda tersebut akan menggantikan Perda Nomor 9 Tahun 2022 dan selanjutnya diusulkan ke DPRD Jawa Barat.“Januari ini akan kita usulkan,” pungkas Dedi.


(prf/ega)