Tugas Komisi Reformasi Polri dalam 3 Bulan: Belanja Masalah hingga Rumuskan Kebijakan

JAKARTA, - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa komisi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto ini memiliki waktu kerja tiga bulan dengan tahapan yang jelas.Tahap awal difokuskan pada pengumpulan masukan dari berbagai pihak atau yang disebut sebagai belanja masalah, sebelum masuk ke tahap perumusan kebijakan dan penyusunan rekomendasi akhir.“Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin, ideal tapi ya realistis," kata Jimly seusai menerima audiensi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis .Baca juga: Jimly Minta Tim Internal Polri Selalu Hadiri Rapat Komite Reformasi PolriJimly menuturkan hasil dari seluruh rangkaian tersebut akan dituangkan dalam laporan kebijakan yang bakal disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan ketiga masa kerja komisi.Sementara, hal-hal yang bersifat internal Polri akan direkomendasikan langsung kepada Kapolri yang juga menjadi anggota komisi.“Nah, jadi sekarang kita masih belanja masalah, jadi kalau ditanya masalah banyak banget," ujar Jimly.Baca juga: Rapat Komisi Reformasi Polri dan GNB, Kapolri Siap DikritikAnggota Komisi Reformasi Polri sekaligus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menyebutkan bahwa pembentukan komisi ini sebagai “keputusan emas” dari Presiden yang tidak boleh disia-siakan.“Keputusan Presiden membentuk tim reformasi ini, tim, komisi percepatan reformasi Polri ini adalah suatu keputusan yang luar biasa, keputusan emas yang tidak boleh kita lewatkan," kata Otto.Otto menjelaskan, selain menghimpun masalah yang dihadapi institusi kepolisian, komisi juga akan melakukan belanja solusi.Artinya, setiap masukan diharapkan disertai dengan gagasan penyelesaian.Baca juga: Tantangan Struktural dan Kultural Reformasi Polri“Jadi kalau umpamanya dikatakan, umpamanya, oh untuk kenaikan pangkat di Polri itu adalah sulit begini begini begini, kalau boleh diiringi dengan solusinya seperti ini. Paling tidak kami bisa mengetahui solusinya itu versi masyarakat," ungkap Otto.Menurut Otto, komisi akan berupaya mengidentifikasi titik simpul yang menjadi akar rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri, meski berbagai program perbaikan telah dijalankan.“Sebab begini ya, saya kemarin mendengar paparan dari Wakapolri. Paparannya itu luar biasa. Saya pikir tidak ada, tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi," kata Otto.Baca juga: Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik"Tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi? Inilah titik simpul ini yang mau kita cari, apa yang menjadi masalah utamanya," imbuh dia.Ia menegaskan bahwa seluruh proses reformasi akan dilakukan secara terbuka dan inklusif, termasuk forum konsultasi publik yang dapat diikuti oleh media dan masyarakat.


(prf/ega)