Menaikkan Gaji Guru Hingga 40 Juta Per Bulan: Waraskah?

PENDIDIKAN selalu disebut sebagai fondasi utama masa depan bangsa. Namun, realitas kesejahteraan guru di Indonesia masih jauh dari ideal. Data terbaru menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru PNS golongan III berkisar Rp2,7 juta hingga Rp7 juta per bulan. Guru honorer bahkan banyak yang menerima upah di bawah upah minimum regional. Kondisi ini jelas belum mencerminkan standar kesejahteraan layak bagi profesi yang memikul tanggung jawab strategis membentuk generasi masa depan.Rendahnya gaji guru bukan persoalan tunggal dan berdiri sendiri. Masalah ini berdampak langsung pada motivasi kerja, kualitas pembelajaran, dan pilihan karier generasi muda. Banyak lulusan terbaik perguruan tinggi lebih memilih sektor swasta atau perusahaan teknologi global yang menawarkan imbalan jauh lebih tinggi. Akibatnya, profesi guru kalah bersaing dalam menarik talenta unggul.Fenomena inilah yang disoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam diskusi yang mempertanyakan kemungkinan gaji guru mencapai Rp40 juta per bulan sebagai target ideal jangka panjang.Jika ditelusuri lebih dalam, persoalan ini berakar pada struktur kebijakan pendidikan nasional. Persentase anggaran pendidikan terhadap produk domestik bruto masih terbatas dan harus berbagi dengan berbagai sektor prioritas lain. Belanja negara belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan guru.Secara historis, pemerintah juga belum membangun sistem remunerasi guru yang kompetitif dan berbasis kompetensi. Di sisi lain, kapasitas fiskal negara saat ini memang belum memungkinkan lonjakan gaji secara tiba tiba hingga angka Rp40 juta per bulan.Namun, sebelum menilai angka tersebut realistis atau tidak, penting memahami makna strategis profesi guru. Ahli pendidikan John Dewey menegaskan bahwa pendidikan adalah proses sosial utama dalam pembentukan masyarakat demokratis dan sejahtera. Guru memegang peran sentral dalam proses ini. Mereka tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.Masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas guru hari ini. Sejarah dunia memberikan bukti konkret tentang pentingnya guru bagi kebangkitan suatu bangsa. Pasca Perang Dunia II, Jepang berada dalam kondisi kehancuran total setelah bom atom meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Dalam berbagai literatur sejarah pendidikan, dikisahkan bahwa Kaisar Hirohito tidak pertama tama bertanya tentang kekuatan militer, melainkan tentang berapa jumlah guru yang masih tersisa.Kisah ini menunjukkan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan nasional. Sekitar 45.000 guru kemudian dihimpun untuk membangun kembali sistem pendidikan Jepang. Hasil dari kebijakan tersebut terbukti nyata. Jepang mampu bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi dunia dalam beberapa dekade. Pendidikan menjadi fondasi transformasi nasional. Guru ditempatkan sebagai profesi strategis yang dihormati dan disejahterakan.Sejarah ini memberikan pelajaran penting bahwa investasi pada guru adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah peradaban bangsa.Jika dibandingkan dengan negara maju saat ini, ketimpangan kesejahteraan guru Indonesia terlihat jelas. Laporan OECD Education at a Glance tahun 2025 mencatat bahwa gaji rata rata guru berpengalaman di negara anggota OECD berkisar antara USD 55.725 hingga USD 63.925 per tahun. Jika dikonversi, angka tersebut setara Rp70 juta hingga lebih dari Rp80 juta per bulan. Di banyak negara maju, guru diposisikan sejajar dengan profesi profesional strategis lainnya.Perbandingan lain menunjukkan bahwa di Singapura, gaji guru pemula mencapai sekitar SGD 3.000 hingga SGD 6.000 per bulan atau setara Rp33 juta hingga Rp67 juta. Di Jepang, rata rata gaji guru diperkirakan sekitar Rp38 juta per bulan. Sementara itu, di negara seperti Luksemburg dan Jerman, gaji tahunan guru bahkan melampaui USD 90.000 atau setara lebih dari Rp1 miliar. Data ini menegaskan bahwa kesejahteraan guru adalah standar global di negara maju.Data internasional tersebut memperkuat teori ekonomi insentif yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh besar terhadap pilihan karier individu. Profesi dengan imbalan kompetitif akan menarik talenta terbaik. Sebaliknya, profesi dengan penghargaan rendah akan ditinggalkan.Jika Indonesia ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru tidak bisa lagi diposisikan sebagai isu sekunder. Dalam konteks Indonesia, wacana gaji guru Rp40 juta per bulan tidak sekadar angka sensasional. Angka ini merepresentasikan arah kebijakan dan visi pembangunan pendidikan.Amartya Sen melalui teori pembangunan sumber daya manusia menekankan bahwa pembangunan sejati harus memperluas kapabilitas manusia. Guru yang sejahtera memiliki ruang untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi optimal bagi masyarakat. Gaji layak adalah salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.Tentu saja, kebijakan ini harus ditempatkan dalam kerangka jangka panjang yang terencana dan terintegrasi. Langkah awal yang realistis adalah reformasi sistem remunerasi guru berbasis kompetensi, pengalaman, dan kinerja. Pemerintah perlu menetapkan skema kenaikan gaji bertahap yang menjembatani kondisi fiskal saat ini dengan target ideal di masa depan.Selain itu, peningkatan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas strategis. Banyak negara maju mengalokasikan lebih dari lima persen PDB untuk pendidikan, sementara Indonesia masih berada di bawah angka tersebut. Peningkatan anggaran dapat dilakukan melalui efisiensi belanja negara, reformasi perpajakan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.Integrasi teknologi, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi sektor publik dan swasta juga penting untuk mendukung profesionalisasi guru. Kritik yang menyebut gaji guru Rp40 juta sebagai wacana terlalu ambisius perlu dijawab dengan data dan sejarah. Fakta internasional dan pengalaman bangsa lain menunjukkan bahwa visi ini bukan utopia.Menteri Purbaya dan para pemimpin pendidikan Indonesia perlu melampaui wacana dan memperjuangkan kebijakan nyata. Gaji guru Rp40 juta bukan sekadar angka, melainkan simbol keseriusan bangsa menghargai pendidikan dan masa depannya. Pertanyaan sebenarnya bukan soal kewarasan, melainkan keberanian.


(prf/ega)