Kantor Digeledah KPK, Kepala Disbudparpora Ponorogo: Kami Berikan Berkas yang Diminta

2026-02-03 18:38:57
Kantor Digeledah KPK, Kepala Disbudparpora Ponorogo: Kami Berikan Berkas yang Diminta
PONOROGO, – Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, mengaku selalu bersikap kooperatif dan aktif dalam melayani permintaan dokumen yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat kantornya di geledah.Pihaknya hanya berperan dalam memberikan keterangan dan melengkapi berkas yang diminta oleh penyidik.“Kami melayani semua permintaan. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kami layani. Kami selalu aktif dan sangat mendukung semua berkas yang diminta. Kami hanya melayani saja, apapun yang diminta kami penuhi. Bermacam-macam, banyak sekali. Kalau dijelaskan satu per satu, terlalu banyak. Tapi yang jelas kami proaktif,” ujar Judhi saat ditemui di kantornya, Rabu sore .Baca juga: Bupati Ponorogo Kena OTT, Pembangunan Monumen Reog Dipastikan Tetap LanjutTerkait dengan permintaan berkas yang berkaitan dengan pembangunan Monumen Reog Ponorogo, Judhi menjelaskan bahwa dokumen tersebut termasuk dalam berkas yang diminta KPK.“Yang disebutkan itu memang ada, tapi kami hanya memberikan keterangan sesuai yang diminta,” jelasnya.Baca juga: Kadis Pariwisata Ponorogo Ikuti Sidang Paripurna Saat Kantornya Digeledah KPKJudhi memastikan, pihaknya akan terus mendukung proses hukum yang sedang berlangsung dengan memberikan data dan keterangan sesuai kebutuhan.“Kami terbuka dan siap memberikan apapun yang diperlukan dalam proses pemeriksaan,” ucapnya.Tim KPK yang menggeledah Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Ponorogo masuk sekitar pukul 11.20 WIB. Tim KPK baru keluar 5 jam kemudian atau sekitar pukul 16.30 WIB.Mereka terlihat membawa 3 koper berwarna pink dan hitam yang diduga berisi dokumen.Penggeledahan ini terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Kondisi di Indonesia sangat berbeda. Sejumlah perguruan tinggi besar masih sangat bergantung pada dana mahasiswa. Struktur pendapatan beberapa kampus besar menggambarkan pola yang jelas:Data ini memperlihatkan satu persoalan utama: mahasiswa masih menjadi “mesin pendapatan” kampus-kampus di Indonesia. Padahal di universitas top dunia, tuition hanya berkontribusi sekitar 20–25 persen terhadap total pemasukan.Ketergantungan ini menimbulkan tiga risiko besar. Pertama, membebani keluarga mahasiswa ketika terjadi kenaikan UKT. Kedua, membatasi ruang gerak universitas untuk berinvestasi dalam riset atau membangun ekosistem inovasi. Ketiga, membuat perguruan tinggi sangat rentan terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan politik.Universitas yang sehat tidak boleh berdiri di atas beban biaya mahasiswa. Fondasi keuangannya harus bertumpu pada riset, industri, layanan kesehatan, dan endowment.Baca juga: Biaya Kuliah 2 Kampus Terbaik di di Indonesia dan Malaysia, Mana yang Lebih Terjangkau?Agar perguruan tinggi Indonesia mampu keluar dari jebakan pendanaan yang timpang, perlu dilakukan pembenahan strategis pada sejumlah aspek kunci.1. Penguatan Endowment Fund Endowment fund di Indonesia masih lemah. Banyak kampus memahaminya sebatas donasi alumni tahunan. Padahal, di universitas besar dunia, endowment adalah instrumen investasi jangka panjang yang hasilnya mendanai beasiswa, riset, hingga infrastruktur akademik. Untuk memperkuat endowment di Indonesia, diperlukan insentif pajak bagi donatur, regulasi yang lebih fleksibel, dan strategi pengembangan dana abadi yang profesional serta transparan.2. Optimalisasi Teaching Hospital dan Medical Hospitality

| 2026-02-03 17:01