Alasan Groundbreaking Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Batal Digelar dan Diundur Bulan Depan

SIDOARJO, - Groundbreaking pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, batal digelar hari ini, Selasa .Rencana groundbreaking Ponpes Al Khoziny tersebut terungkap usai sejumlah pihak menggelar rapat koordinasi persiapan pembangunan Ponpes Al Khoziny yang digelar di Kantor Pertanahan Sidoarjo.Pihak ponpes menegaskan rencana tersebut batal digelar hari ini dan diundur bulan depan. Namun, belum dipastikan tanggal pelaksanaannya.“Iya (batal), infonya diundur bulan depan, tapi belum tahu pastinya tanggal berapa,” kata Ketua Yayasan Al Khoziny Buduran, KH. Ali Syakari saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa .Baca juga: Bupati Sidoarjo Serahkan Bantuan Senilai Rp 2,35 Miliar untuk Ponpes Al KhozinyAli mengatakan, kabar tersebut ia ketahui dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).“Saya dapat info dari orang Kementerian PU,” sambungnya.Alasannya, ada beberapa dokumen yang belum dinyatakan lengkap. Salah satunya izin Analisi Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup.Baca juga: Menteri PU soal Pembangunan Gedung Ponpes Al Khoziny: Secepatnya tapi Harus Benar“Ada beberapa dokumen yang kurang, masih dalam proses. Termasuk izin dari LH belum keluar,” terangnya.Sebelumnya, empat pihak kementerian kompak mengunjungi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo pada Kamis untuk meninjau lokasi bangunan yang ambruk.Bangunan empat lantai yang difungsikan sebagai mushala di asrama putra itu ambruk pada Senin akibat kegagalan konstruksi dan menewaskan 63 korban jiwa.Bangunan tersebut akan dibangun ulang di lokasi baru di Jalan Siwalanpanji II, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, seluas 4.100 meter persegi.Alasannya, akses lokasi bangunan lama tidak sesuai standar keamanan. Sehingga saat terjadi bencana, proses evakuasi menyulitkan petugas karena alat berat sulit masuk.Terpisah, Menteri Keuangan Purabaya memastikan APBN untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny telah tersedia. Namun secara teknis pelaksanaan akan melibatkan beberapa Kementerian terkait.Sementara itu, kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan pihak Polda Jawa Timur. Terakhir, statusnya telah naik menjadi penyidikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi.


(prf/ega)