Relawan PNM Kembali Turun Langsung, Salurkan Bantuan dan Kuatkan Korban Bencana

2026-01-15 14:25:51
Relawan PNM Kembali Turun Langsung, Salurkan Bantuan dan Kuatkan Korban Bencana
– Sebulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat. Utamanya, oleh keluarga prasejahtera yang menggantungkan penghidupan pada usaha kecil.Wilayah terdampak tersebar di Aceh Tamiang, Peureulak, Kota Langsa, Kabupaten Pidie, hingga Bireuen yang dikenal sebagai Kota Juang.Di sejumlah titik, dampak bencana masih cukup besar dan bantuan yang diterima warga relatif terbatas.Melihat kondisi tersebut, relawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan. Para relawan menyusuri rumah-rumah warga serta mendatangi titik-titik pengungsian di wilayah terdampak.Kehadiran relawan PNM kali ini menjadi penguat di fase pemulihan. Saat perhatian publik mulai berkurang, kebutuhan masyarakat justru masih tinggi.Dalam penyaluran bantuan di posko bencana dan lokasi lainnya, relawan PNM bertemu dengan banyak nasabah PNM Mekaar yang turut terdampak.Sebelum bencana, mereka mengandalkan warung kecil dan usaha rumahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.Banjir yang datang secara tiba-tiba merendam tempat tinggal sekaligus lokasi usaha warga. Akibatnya, peralatan rusak, stok dagangan habis, dan aktivitas usaha terhenti hingga kini.Selain menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari, relawan PNM juga meluangkan waktu untuk berbincang dengan warga.Di lapangan, banyak nasabah mengaku masih kesulitan memulai kembali usaha karena keterbatasan modal dan perlengkapan.Kondisi tersebut membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat, terutama bagi keluarga yang bergantung pada penghasilan harian.Sekretaris Perusahaan PNM L Dodot Patria Ary menyatakan bahwa pihaknya memilih untuk kembali hadir karena dampak bencana belum sepenuhnya pulih.“Sebulan setelah kejadian, kami melihat sendiri bahwa banyak masyarakat dan nasabah kami masih berjuang. Kehadiran relawan diharapkan bisa membantu meringankan beban sekaligus memberi semangat agar mereka bisa kembali bangkit,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com dalam siaran pers pada Selasa .Dampak bencana di Aceh Tamiang dan wilayah lainnya menjadi pengingat bahwa proses pemulihan tidak berhenti ketika banjir surut.Bagi masyarakat kecil, dampak bencana dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dalam situasi tersebut, kehadiran relawan dan perhatian yang berkelanjutan menjadi penopang penting agar warga tidak kehilangan harapan untuk melanjutkan kehidupan.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-15 14:03