Kades dari Kaltim ke Jakarta Demi Temui Prabowo, Tuntut Dana Desa Dicairkan

SAMARINDA, – Kepala desa dari Kalimantan Timur mewarnai aksi ribuan aparat pemerintahan desa di Jakarta, Senin .Mereka datang jauh dari Penajam Paser Utara (PPU) dengan satu tujuan: bertemu Presiden Prabowo Subianto dan meminta Dana Desa Tahap II segera dicairkan.Dana desa yang sangat dibutuhkan untuk operasional desa hingga kini belum bisa dicairkan usai tebitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025.Menkeu Purbaya Yudhi Sadewo menyebut sebagian dana desa ditahan karena uangnya akan dialihkan untuk Koperasi Desa Merah Putih, program unggulan yang digagas Presiden Prabowo.Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Tahyatul Abidin, mengaku sebagian biaya keberangkatan para kepala desa dari PPU ke Jakarta ditanggung pribadi, selain dari kas organisasi APDESI.“Kalau dari PPU, sebagian pakai kas APDESI dan uang pribadi. Ini demi memperjuangkan hak dan kewenangan seluruh desa di PPU,” katanya.Baca juga: Ratusan Desa di Purworejo Tak Bisa Cairkan Dana Desa, Kades Siapkan Aksi ke JakartaDi kawasan Monas tempat aksi dipusatkan, kepala desa dari berbagai daerah berkumpul.Namun hingga siang hari, para kepala desa masih belum dapat bertemu Presiden Prabowo Subianto.“Masih dikoordinasikan dengan Mensesneg. Infonya Pak Presiden masih di Sumatra meninjau bencana, jadi belum ketemu,” ujar Tahyatul.Menurut Tahyatul, mereka ingin menyampaikan langsung kegelisahan desa akibat PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang disebut menghambat pencairan Dana Desa Tahap II, terutama komponen non-earmark.“Dana Desa Tahap II ini sangat dibutuhkan desa. Banyak honor belum dibayar, pelayanan tersendat. Ini menyangkut hak masyarakat desa,” tegasnya.Baca juga: Paguyuban Kades di Sumenep Desa Pemerintah Cabut PMK 81/2025 karena Puluhan Desa Tak Bisa Cairkan Dana DesaDalam orasi, massa menuntut pembatalan PMK 81/2025, pencairan Dana Desa Tahap II, serta penerbitan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.Selain soal PMK 81, para kepala desa juga menuntut pencairan dana untuk tanggap bencana, pembayaran honor kader PKK, kader posyandu, dan guru ngaji yang sudah bekerja selama tiga bulan namun belum menerima honor.Mereka juga meminta Dana Operasional Desa segera diturunkan untuk menunjang pelayanan publik.Para kepala desa turut menolak PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadikan Dana Desa sebagai jaminan perbankan.


(prf/ega)