Dituduh Potong Bansos, Ratusan Kades Minta Anggota DPRD Banyuwangi Minta Maaf Terbuka

2026-02-03 20:12:52
Dituduh Potong Bansos, Ratusan Kades Minta Anggota DPRD Banyuwangi Minta Maaf Terbuka
– Kantor DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, dipadati ratusan kepala desa (kades) pada Senin . Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus klarifikasi dari anggota DPRD Banyuwangi, Suwito, yang sebelumnya menyatakan bahwa 80 persen kades di Banyuwangi melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos).Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan para kades. Mereka menilai tuduhan itu mencemarkan nama baik pemerintah desa dan harus dijelaskan dasar serta buktinya. Para kades ingin mendengar langsung dari Suwito, seorang politisi Partai Gerindra yang melontarkan tuduhan tersebut di hadapan publik.Ketua Asosiasi Kepala Desa (ASKAB), Budiharto, mengatakan bahwa para kepala desa merasa bingung dan keberatan atas ucapan Suwito."Kades di Banyuwangi dituduh melakukan pemotongan bansos dan per-transaksi (penyaluran) mendapatkan keuntungan Rp 24 juta. Itu yang membuat kami bingung," kata Budi.Baca juga: 3 Bulan Usai Kades Didemo, Kantor Desa Wonogiri Masih Ditutup, Pelayanan WFHAtas desakan para kades, DPRD Banyuwangi menggelar pertemuan tertutup selama sekitar satu jam. Pertemuan ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.Setelah dialog berlangsung, Budi mengungkapkan bahwa Suwito mengakui pernyataannya tidak tepat."Ternyata kita tanya tadi di dalam ruangan, beliau bilang hanya kepeleset lidah," ungkap Budi.Namun, para kades menilai penjelasan tersebut tidak cukup untuk meredakan kegaduhan yang terlanjur muncul di masyarakat. Mereka menuntut agar Suwito membuat permintaan maaf secara terbuka.Desakan tersebut akhirnya dipenuhi. Didampingi pimpinan DPRD Banyuwangi, Suwito menyampaikan permintaan maaf di hadapan para kades dan awak media."Terkait ucapan saya, atas nama pribadi saya mengaku salah. Saya sebagai manusia biasa, memohon maaf," kata Suwito.Ia menegaskan bahwa tidak ada niat tertentu di balik ucapannya dan berharap Banyuwangi dapat menjadi daerah yang lebih baik, dengan para kepala desa dan anggota dewan mampu melayani masyarakat dengan optimal.Suwito juga mengajak semua pihak menjaga situasi Banyuwangi tetap kondusif, aman, dan sejahtera, serta bekerja sama dalam pembangunan daerah.Baca juga: Kades Mancagar Kuningan Korupsi 1 Miliar Lebih, Dipakai Bayar UtangKetua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, yang hadir mendampingi Suwito, mengaku belum bisa memastikan bentuk sanksi apa yang akan diberikan atas ucapan anggota dewan tersebut.Menurutnya, setelah ada permintaan maaf terbuka, persoalan itu dianggap selesai oleh para kepala desa. Karena itu, pihaknya belum menentukan langkah lanjutan terkait potensi sanksi bagi Suwito.Setelah permintaan maaf dilakukan secara terbuka, para kades menyatakan masalah ini selesai.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lalu ketiga, penguatan talenta keamanan siber ASN, baik di pusat maupun di daerah, dan terakhir, pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.Dengan empat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia, jelasnya.Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, adalah rumus keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional.Menurutnya, BSSN dan Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan program percepatan transformasi digital yang aman.Baca juga: Rapat bersama DPR, Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRBTentu saja percepatan transformasi itu untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.Kami sangat mengapreasiasi Kementerian PANRB yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga terbuka ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi, kata Sulistyo.Kolaborasi itu, kata dia, diwujudkan dengan menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler dan trust builder, serta mengintegrasikan keamanan siber dan sandi dalam kebijakan serta peta jalan penyelenggaraan transformasi digital.Hal tersebut, dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

| 2026-02-03 19:47