Warisan Kepahlawanan Gus Dur

PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.Pemberian gelar tersebut bukan sekadar urusan administratif, tetapi peristiwa simbolik: bangsa ini sedang menata kembali orientasi nilai dan memulihkan marwah sejarahnya.Sejak wafatnya pada 30 Desember 2009, Gus Dur telah dielu-elukan oleh rakyat kecil, kaum minoritas, dan aktivis demokrasi. Namun secara hukum, ia masih tercatat sebagai Presiden yang diberhentikan melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001.Status ini menciptakan paradoks panjang: tokoh yang dihormati karena kemanusiaan dan pluralismenya, tapi secara formal masih menyandang cap “dimakzulkan.”Pada 25 September 2024, MPR RI periode 2019–2024, akhirnya mengoreksi sejarah. Melalui pernyataan resmi, pimpinan MPR menyatakan bahwa TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tidak lagi berlaku.Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo menyebut langkah tersebut sebagai “pelurusan sejarah dan pemulihan nama baik KH Abdurrahman Wahid.” Keputusan tersebut disetujui secara aklamasi lintas fraksi dan daerah.Dengan demikian, penghalang formal terhadap penghormatan negara bagi Gus Dur telah sirna. Ia kini berdiri sejajar dengan para tokoh bangsa yang telah lebih dahulu diakui jasanya oleh negara.Lebih jauh, keputusan itu juga menandai kematangan bangsa dalam berdamai dengan sejarahnya sendiri: bahwa kesalahan politik masa lalu dapat disembuhkan dengan kebijaksanaan moral hari ini.Baca juga: Soeharto dan Marsinah dalam Ingatan BangsaBagi banyak kalangan, pengakuan itu bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga penegasan arah moral bangsa.Gus Dur bukan hanya simbol toleransi dan demokrasi, melainkan cermin dari cita-cita kebangsaan yang berpihak kepada kemanusiaan universal.Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940, dari keluarga besar ulama pesantren Tebu Ireng. Ia cucu Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), dan putra KH Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia.Dari lingkungan pesantren itulah, Gus Dur belajar memadukan ilmu agama dengan pemikiran kemanusiaan universal.Sejak muda, ia dikenal sebagai pembaca rakus dan penulis produktif. Ia mengkaji Al-Qur’an dan hadis, juga membaca sastra Rusia, filsafat Barat, dan pemikiran politik modern.Bagi Gus Dur, Islam bukan pagar pembatas, melainkan ruang dialog bagi kemajuan peradaban.Sebagai Ketua Umum PBNU (1984–1999), Gus Dur mengambil keputusan monumental: mengembalikan NU ke khitah 1926, menjauhkan organisasi itu dari politik praktis.


(prf/ega)