MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Home

JPO Pertama di Kulon Progo Dibatasi 50 Orang, Lalu Lalang Orang Diawasi

2026-02-07 12:23:54
JPO Pertama di Kulon Progo Dibatasi 50 Orang, Lalu Lalang Orang Diawasi
YOGYAKARTA, - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) baru di Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberlakukan pembatasan jumlah pengguna maksimal 50 orang dalam satu waktu.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Pemerintah Kulon Progo, Wuriandreza Gigih Muktitama, menjelaskan bahwa pengendalian ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna selama masa pemeliharaan dan pengawasan oleh pembuat jembatan hingga serah terima ke pemerintah."Untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna, jumlah orang yang berada di atas koridor JPO dibatasi maksimal 50 orang dalam satu waktu," kata Gigih.Pembatasan ini juga berlaku saat lonjakan kunjungan pada musim liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.Penyedia jembatan memantau ketat JPO pertama di Kulon Progo yang dibangun di atas jalur kereta api.Selain pembatasan jumlah pengguna, pengawasan diperkuat dengan pemasangan sembilan titik kamera pengawas (CCTV) di berbagai area strategis JPO, termasuk koridor, akses tangga, serta pintu masuk utara dan selatan.Pemerintah daerah juga mengantisipasi potensi keramaian lain seperti parkir liar dan aktivitas pedagang.Baca juga: JPO Tenjo Resmi Beroperasi, Pejalan Kaki Kini Tak Perlu Nyebrang Sembarangan untuk Akses StasiunSesuai peraturan daerah, berjualan di kawasan JPO dilarang, namun parkir masih diperbolehkan selama tidak mengganggu badan jalan.Penertiban akan dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP dan instansi terkait, terutama selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).“Jika ada parkir liar atau aktivitas yang mengganggu nanti bisa koordinasi dengan Satpol PP atau instansi terkait, apalagi saat Nataru biasanya ada operasi pengamanan,” tambahnya.Secara teknis, JPO ini memiliki jarak bebas 6,5 meter dari rel kereta api ke bagian bawah girder.Dengan tinggi girder 2,2 meter dan ketebalan lantai sekitar 10 sentimeter, total tinggi bangunan mencapai hampir 9 meter atau setara tiga lantai.Panjang bentang girder mencapai 45,8 meter, dengan total panjang jembatan sekitar 48 meter.Baca juga: JPO Jogoyudan Kulon Progo Resmi Beroperasi, Warga Lebih Aman Menyeberang RelPembangunan JPO yang menelan anggaran sekitar Rp 8 miliar ini bersumber dari APBD dan dilaksanakan dalam dua tahap.Keberadaan JPO ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya pelajar, saat melintasi jalur kereta api, sekaligus menjaga ketertiban selama masa libur Nataru.JPO baru dengan desain unik ini diprediksi akan menarik minat warga dan wisatawan karena menawarkan pemandangan jalan kereta api di bawah, lanskap Wates, serta matahari terbenam.


(prf/ega)

Berita Lainnya

Berita Terpopuler

#2

Balai Gakkumhut Wilayah Jabalnusra telah melakukan penelusuran lapangan pada Minggu, 25 Oktober 2025. Titik yang diduga tambang ilegal berada di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, sekitar 11 km (±30 menit) dari Sirkuit Mandalika. Verifikasi awal menunjukkan tambang rakyat di APL ±4 hektare yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu.Ekspansi sawit memperlihatkan bentuk lain dari keyakinan berlebihan manusia. Sawit dijanjikan sebagai motor ekonomi baru tetapi kita jarang bertanya mengapa keberhasilan ekonomi harus selalu diukur dengan skala penguasaan lahan.Dengan mengganti keanekaragaman hutan menjadi monokultur sawit manusia sedang menghapus ingatan ekologis bumi. Kita menciptakan ruang yang tampak hijau tetapi sebenarnya mati secara biologis. Daun daun sawit yang tampak subur menutupi kenyataan bahwa di bawahnya berkurang kehidupan tanah yang dulu kaya mikroorganisme.Kita menggantikan keindahan struktur alam dengan pola bisnis yang mengabaikan kerumitan ekologis. Sebuah bentuk kesombongan manusia yang percaya bahwa alam akan selalu menyesuaikan diri tanpa batas.Tambang adalah babak lain dari cerita yang sama tetapi dengan luka yang lebih dalam. Kawasan tambang yang menganga seperti tubuh bumi yang dipaksa menyerahkan organ vitalnya bukan karena kebutuhan manusia tetapi karena ketamakan ekonomi. Kita menukar keindahan hutan tropis dengan bongkahan mineral yang akan habis dalam beberapa tahun.Kita merusak sungai yang mensuplai kehidupan masyarakat setempat demi bahan baku industri global. Namun politik pembangunan sering memandang aktivitas tambang sebagai harga yang wajar untuk kemajuan nasional. Dalam kenyataan sesungguhnya tambang meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa sepenuhnya pulih bahkan setelah beberapa generasi.Baca juga: Mengapa Perkebunan Sawit Merusak Lingkungan?Inilah ironi dari proyek kemajuan yang terlalu yakin pada dirinya sendiri. Ia lupa bahwa bumi memiliki daya dukung yang terbatas dan bahwa setiap luka ekologis akan kembali menghantam manusia. Jika kita melihat seluruh fenomena ini dengan lensa filsafat sains maka krisis lingkungan Indonesia bukan semata masalah teknis tetapi masalah epistemologis.Kita salah memahami posisi kita dalam alam. Kita bertindak seolah lebih tahu daripada alam sendiri. Kita percaya bahwa teknologi mampu mengatasi semua masalah padahal teknologi hanya memberikan solusi pada sebagian kecil dari apa yang kita rusak.

| 2026-02-07 11:35
Lihat Selengkapnya