Gusdurian Minta Polri Pakai Cara Pandang Berbeda Atasi Konflik Agama

JAKARTA, - Jaringan Gusdurian meminta Polri mengubah cara pandang dan mekanisme penanganan konflik terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).Menurut mereka, isu KBB memiliki kompleksitas yang tidak bisa disamakan dengan konflik sosial lainnya."Kami juga menyampaikan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam menangani konflik isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, Polri perlu cara pandang dan mekanisme yang berbeda dalam menangani konflik isu KBB," kata perwakilan Gusdurian, Jay Akhmad, usai beraudiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa .Jay mengatakan, kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki masalah yang begitu kompleks.Baca juga: Prabowo Tanya ke Mendagri, Mengapa Duit Pemda Rp 203 Triliun Masih Mengendap di BankSehingga, menurut dia, polisi semestinya menangani hal tersebut berbeda dengan konflik lainnya."Karena, begitu kompleksnya isu ini, tidak bisa diperlakukan sama dengan konflik-konflik yang lain," ungkap dia.Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan yang turut hadir menambahkan, Polri masih memiliki kecenderungan menempatkan regulasi sebagai batasan yang membatasi minoritas.Ia menyoroti penggunaan ketentuan 90/60 dalam Peraturan Bersama Menteri sebagai contoh praktik restriktif di lapangan.“Pemihakan polisi terhadap kelompok mayoritas untuk kemudian merestriksi minoritas itu menurut kami bermasalah. Harusnya semua pihak kan dijamin," kata Halili.Ia menilai, Polri perlu memperkuat langkah preventif untuk mencegah restriksi dan persekusi, bukan hanya merespons konflik setelah terjadi.Baca juga: FKUB Temui Komisi Reformasi Polri, Singgung Negara Tak Tegas soal Penolakan Rumah IbadahSetara memandang reformasi kepolisian harus dilakukan dengan mendorong lembaga internal Polri melakukan tindakan tak hanya penegakan hukum, melainkan juga pencegahan."Yang lain, selain pencegahan tentu saja, misalnya tadi Mas Jay mengingatkan soal pentingnya polisi itu untuk berdiri di atas semua kepentingan. Jadi, kalau ada satu kelompok yang mesti beribadah, kelompok yang mestinya beribadah itu ya harus dijamin oleh polisi," tutur dia.


(prf/ega)